TRIBUNKALTENG.COM - Dampak Demo Nepal, setelah ditutup selama 24 jam, Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu telah dibuka kembali untuk semua penerbangan sipil.

Menurut pernyataan dari Otoritas Penerbangan Sipil Nepal pada hari Rabu 10 September 2025, dihimpun TribunKalteng.com dari dailymirror.lk.

Bandara tersebut telah ditutup sebelumnya, kini keputusan untuk melanjutkan penerbangan dibuat dalam rapat Komite Keamanan Bandara Internasional Tribhuvan.

Baca juga: DAMPAK Demo Nepal Hari ini: Nomor Telepon Penting WNI cek, Tentara Jaga Jam Malam Kathmandu

Baca juga: Terbaru Demo Nepal, Harta Kekayaan Khadga Prasad Sharma Oli Sosok Perdana Menteri Nepal yang Mundur

Pernyataan tersebut juga mengimbau penumpang untuk menghubungi maskapai penerbangan mereka guna mendapatkan detail penerbangan dan membawa tiket resmi serta kartu identitas mereka saat bepergian ke bandara.

Sementara itu melalui keterangan resmi di akun media sosial Instagram @indonesiandhaka, KBRI Nepal meminta para WNI untuk menghindari aktivitas di luar rumah dan di sekitar titik-titik demonstrasi.

“Meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas di luar rumah, dan menghindari titik-titik demonstrasi,” tulis KBRI Nepal melalui unggahannya Selasa (9/9/2025).

Para WNI juga diharapkan dapat saling bertukar informasi dengan menguatkan komunikasi melalui panggilan telepon atau pesan WhatsApp.

KBRI Nepal juga mengatakan, para WNI di Nepal agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama apabila mengunggah konten-konten yang bernada provokatif.

“Berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menghindari mengunggah konten provokatif terkait demonstrasi,” sebutnya.

Untuk sementara waktu, WNI diminta untuk menunda rencana perjalanan mereka ke Nepal, sampai situasi kembali kondusif.

Berikut adalah saluran telepon yang bisa dihubungi para WNI di Nepal:

1. KBRI Dhaka: +880 1614 444 552

2. Konsul Kehormatan RI di Kathmandu: +977 985 1046 514 dan +977 980 1190 989

Kronologi Demo Nepal

4 September

Pemerintah Nepal memblokir 26 platform media sosial (termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X) karena dianggap gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam tenggat waktu yang diberikan sejak 28 Agustus.