"BKPSDM dan Inspektorat membentuk tim untuk menindaklanjuti sejauh mana surat pengaduan tersebut," ujar Indra kepada awak media usai menghadiri Rapar Paripurna DPRD Barito Utara, Kamis (14/8/2025).

Indra mengakui, tindak lanjut surat pengaduan tersebut sempat tertunda, karena berbenturan dengan pelaksaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara.


Baca Selengkapnya

Pemkab Barito Utara Kejar Target APBD 2026 Ditetapkan Paling Lambat November Tahun Ini

TRIBUNKALTENG.COM, MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengejar target untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, paling lambat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan usai menghadiri Rapat Paripurna II DPRD Barito Utara, Kamis (14/8/2025).

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2026.

Indra Gunawan mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan itu dilaksanakan sesuai jadwal untuk penganggaran pada 2026.

"Dan sesuai peraturan yang ada, paling lambat November 2025 APBD 2026 itu sudah ditetapkan," ujar Indra.


Baca Selengkapnya

Dugaan Pelanggaran Netralitas, DKPP RI Segera Periksa Komisoner KPU Barito Utara

TRIBUNKALTENG.COM, MUARA TEWEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa komisioner KPU Barito Utara pada sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau KEPP

Sidang perkara nomor 138-PKE-DKPP/IV/2025 itu, akan berlangsung di Kantor Bawaslu Kalteng mulai pukul 09.00 WIB Jumat (15/8/2025).

Informasi ini dibenarkan Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari.

Dirinya juga membenarkan Ketua dan komisioner KPU Barito Utara lainnya juga dipanggil.

"Iya benar," ujarnya saat dihubungi TribunKalteng.com via aplikasi pesan daring, Kamis (14/8/2025).


Baca Selengkapnya