Pesan BPBD Kotim, Kewaspadaan Karhutla di Kotawaringin Timur

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Meski hujan mengguyur Kota Sampit dan sekitarnya dalam dua hari terakhir, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih perlu diwaspadai. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Multazam berpesan.

Hal ini disampaikannya usai pelaksanaan apel siaga lintas sektor yang digelar BPBD Kotim, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Kepala DPKP Sugiyanto Sebut Kemarau Basah Tak Ganggu Pertanian di Palangka Raya

“Kegiatan hari ini sebenarnya ada apel siaga, tetapi karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, simulasi pemadaman yang direncanakan terpaksa ditunda," kata Multazam.

Menurutnya, untuk kegiatan selamat itu nanti pihaknya akan jadwalkan ulang dengan teknis yang lebih baik dan melibatkan lebih banyak sukarelawan. 

"Meski saat ini curah hujan mulai turun, situasi belum sepenuhnya aman," ujarnya. 

BMKG menyebutkan bahwa secara umum wilayah Kotim masih berada dalam fase musim kemarau.

Namun demikian, terdapat gangguan atmosfer yang memicu turunnya hujan lokal dalam beberapa hari terakhir.

“Kita bersyukur karena hujan ini membantu pemadaman. Salah satunya di wilayah Jalan Yudi Kudung. Di sana sempat terjadi kebakaran hebat di lahan gambut yang sangat tebal," bebernya. 

"Saat kami lakukan pemadaman, kaki petugas bisa masuk hampir setengah meter ke dalam tanah, menandakan gambutnya sangat dalam dan rawan terbakar kembali,” imbuhnya. 

Multazam mengakui, lokasi di Jalan Yudi Kudung cukup menyulitkan karena sumber air berada sekitar 200 meter dari titik api. 

Pemadaman pun sempat berlangsung hingga malam hari sebelum hujan turun dan membantu memadamkan sisa bara api di dalam gambut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya hilang. 

“Hingga saat ini masih terpantau titik hotspot, terutama di wilayah utara. Beberapa titik dengan intensitas rendah juga terdeteksi di daerah Teluk Sampit yang memang dikenal rawan karhutla," paparnya. 

Tidak hanya itu, dia juga meminta semua pihak, terutama di tingkat kecamatan, ikut mengawasi potensi pembakaran lahan.