Koperasi Merah Putih di Kalteng 100 Persen Terima Administrasi Hukum Umum dari Kanwil Kemenkum

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Seluruh Koperasi Merah Putih (KMP) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menerima surat keputusan administrasi hukum umum atau SK AHU.

Informasi tersebut dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Maju Siburian.

"Sudah 100 persen (KMP, red)," ujar Maju saat dikonfirmasi Tribunkalteng.com, Sabtu (12/7/2025).

Maju menyebut, sejauh ini, tak ada kendala berarti yang dihadapi pengurus KMP ketika mengajukan SK AHU.

Baik persyaratan mengajukan SK AHU maupun berkas anggota tak ada yang bermasalah.

"Dengan memiliki SK AHU mereka sah sebagai koperasi yang berbadan hukum, dan bisa mengajukan pinjaman," ucapnya.

Sebagai informasi, KMP ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Dalam instruksi itu, pemerintah daerah diminta untuk membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berencana untuk membangun ekonomi Indonesia dari desa.

Kalteng sendiri menargetkan 1.537 pendirian KMP di desa dan kelurahan.

Baca juga: Hari Koperasi Nasional ke-78, Wawali Palangka Raya Sebut 30 Kelurahan Punya Koperasi Merah Putih

Baca juga: Update Legalitas Koperasi Merah Putih di Kalteng Capai 51 Persen Terima SK AHU, Sukamara Rampung

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawaty mengatakan, launching resmi program nasional ini dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 19 Juli 2025 mendatang.

"Setelah peluncuran, kita akan mulai melihat bagaimana implementasi Koperasi Merah Putih berjalan di lapangan, terutama untuk mendukung koperasi-koperasi yang selama ini belum memiliki akses terhadap modal usaha," ungkapnya.