7 Rumah Tak Layak Huni Dibedah, Pemko Palangka Raya Bantu 52 Keluarga Rumah Subsidi Tanpa Uang Muka

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan bagi sejumlah keluarga tidak mampu di Palangka Raya, khususnya yang memiliki anak usia di bawah dua tahun (baduta). 

Untuk mengatasinya, pemerintah kota mulai menyalurkan bantuan melalui program bedah rumah, sekaligus menyiapkan skema hunian bersubsidi untuk jangka panjang.

Berdasarkan validasi lapangan terhadap data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) April 2025, tercatat 445 anak baduta di Palangka Raya. Dari jumlah tersebut, ditemukan 142 keluarga yang tergolong tidak mampu.

Dari total itu, 45 keluarga diketahui sudah memiliki rumah sendiri. Namun, 7 di antaranya dinilai tidak layak huni dan menjadi penerima bantuan bedah rumah yang dilaksanakan tahun ini.

Sementara itu, 52 keluarga lainnya belum memiliki hunian tetap dan masih tinggal di kontrakan, barak, atau rumah sewa. Mereka kini dipetakan sebagai calon penerima program bantuan rumah bersubsidi yang tengah dirancang pemerintah.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, dimulai dari program bedah rumah yang menyasar rumah tidak layak milik keluarga rentan.

“Untuk sekarang, program bedah rumah kami arahkan dulu ke kelompok keluarga rentan yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan keluarga yang belum punya rumah tetap akan masuk dalam program jangka panjang,” ujar Fairid.

Pemerintah tengah merancang skema rumah bersubsidi tanpa uang muka, dengan cicilan ringan mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan. Program ini akan disinergikan dengan kementerian terkait agar bisa menjangkau lebih banyak keluarga sasaran.

“Fokus kami tetap pada 52 keluarga yang benar-benar tepat sasaran. Kalau program ini berjalan, mereka akan diprioritaskan,” tambah Fairid.

Selain rumah bersubsidi, opsi pemindahan hunian juga dipertimbangkan, khususnya bagi keluarga yang saat ini tinggal di barak atau kos, agar bisa menempati lingkungan yang lebih layak.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi konvergensi penanganan stunting yang tak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga lingkungan tempat tinggal dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.