Birokrasi Dipangkas, Pemko Palangka Raya Maksimalkan Layanan Terpadu untuk Dukung Investasi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Proses perizinan yang berbelit masih menjadi keluhan investor di berbagai daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya merespons hal ini dengan memperkuat layanan terpadu dan digital, demi mendorong masuknya investasi.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan upaya kemudahan ini menjadi komitmen serius pemerintah kota. 

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat koordinasi daring bersama Kementerian Dalam Negeri terkait sosialisasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah, dari ruang Command Center Kantor Wali Kota, Selasa (6/5/2025).

“Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit. Itu prinsip kita. Kita ingin perizinan mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Menurut Zaini, Kota Palangka Raya sudah cukup progresif melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menaungi sekitar 20 tenant dari instansi pemerintah, BUMD, dan mitra swasta. 

Di sisi lain, sistem digital seperti Unit Sistem Satu Pintu (USS) juga terus dioptimalkan untuk menyederhanakan proses perizinan. Meski digital, verifikasi lapangan tetap diberlakukan.

“Syarat-syarat yang sudah diunggah tetap kita cek di lapangan lewat organisasi perangkat daerah teknis, agar semuanya benar-benar valid,” tegasnya.

Pemkot juga memangkas sejumlah persyaratan birokrasi yang selama ini dianggap ribet. Langkah ini dinilai penting agar proses perizinan makin praktis dan ramah bagi investor.

Baca juga: Banyak Aset Lahan Belum Jelas Statusnya, Pemko Palangkaraya Kejar Sertifikasi Clean and Clear’

“Semakin mudah prosesnya, semakin besar peluang investor masuk. Ini akan menggerakkan perekonomian daerah, khususnya Kota Palangka Raya,” ujar Zaini.

Ia menyebutkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan juga cukup tinggi. Dengan sistem terintegrasi dan responsif, Palangka Raya diharapkan menjadi salah satu tujuan investasi unggulan di Kalimantan Tengah.