Kepala BPK Kalteng Berganti, Ali Asyhar Digantikan Dodik Achmad Akbar 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Kepala Badan Pengawas Keungan Perwakilan Kalimantan Tengah atau BPK Kalteng resmi berganti.

M Ali Asyhar yang pindah tugas ke BPK Daerah Khusus Jakarta akan digantikan Dodik Achmad Akbar.

Serah terima jabatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Kalteng, pada Kamis (10/4/2025).

Baca juga: Prestasi Gemilang Pemkab Kobar Raih WTP 10 Kali Berturut-Turut dari BPK Kalteng

Meski baru melaksanakan serah terima jabatan, Dodik bakal langsung tancap gas memastikan laporan keuangan instansi pemerintah di Kalteng berjalan transparan dan akuntabel.

"Minggu depan, kami akan langsung mulai memeriksa laporan keuangan," ujar Dodik.

Dodik menjelaskan, produk yang dihasilkan BPK berupa opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Di Kalteng, kata Dodik, terdapat 14 Pemkab dan 1 Pemprov. 13 di antaranya, telah menerima opini terbaik atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari 15 pemerintah daerah, masih ada 2 yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya. Dua daerah yakni Pemkab Kapuas dan Pemkab Murung Raya.

Menurut Dodik, penyebab 2 daerah tersebut masih menerima WDP, karena dalam menyajikan laporan keuangan masih belum sesuai kaidah atau syarat laporan keuangan pemerintah yang baik.

"Jadi permasalahan kepatuhan itu pasti ada, dan itu berdampak pada penyajian laporan, disitulah opininya belum bisa memperoleh yang terbaik," ungkapnya.

Dodik melanjutkan, di setiap pemerintah daerah sudah memikili sistem pengendalian internal. Sistem ini yang kemudian di uji oleh BPK.

"Dari sistem itu di dua Pemda tadi memang masih ditemukan permasalahan. Artinya sistemnya belum efektif, ketika sistem pengendalian belum efektif, itu akab berdampak ke sistem pelaporannya juga," jelasnya.

Dodik berharap, ke depan, pemerintah daerah di Kalteng baik Pemkab maupun Pemprov, bisa menyelesaikan permasalhan laporan keuangan dan bisa memperoleh opini terbaik.

"Mudah-mudahan ya, tapi saat ini kita masih dalam proses. BPK selalu mendorong untuk pemerintah daerah supaya bisa lebih transparan dan akuntabel dalam membuat laporan keuangan," kata dia lagi.

Di tempat yang sama, Wagub Kalteng, Edy Pratowo meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.