Hari Perempuan Internasional di Kalteng, Tuntut Ruang Aman hingga Berdaulat Atas Sumber Daya Alam

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Perempuan di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum sepenuhnya memiliki ruang aman dari kekerasan dan pelecehan. Mereka juga belum berdaulat atas pangan dan dan sumber daya alam mereka. 

Hal itu terungkap dalam peringatan Hari Perempuan Internasional atau HPI 2025 di Palangka Raya, Sabtu (8/3/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di Kalteng. 

Peringatan HPI 2025 itu mengangkat tema 'Wujudkan Kedaulatan Perempuan'. Priska, koordinator kegiatan, mengatakan, tema itu dipilih karena saat ini perempuan dinilai masih belum berdaulat dan sering menerima perilaku diskriminasi. 

"Perempuan masih belum berdaulat atas ruang aman di lingkungan kerja, kampus, sekolah, yang mana masih banyak terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Bahkan terjadi juga di lingkungan pendidikan," ujar Priska. 

Baca juga: Aksi HPI 2025 di Kalteng, Perlawanan Perempuan Dayak Terhadap Kekerasan Lewat Tarian

Diskriminasi, kata Priska, juga terjadi di lingkungan pekerjaan. Perempuan masih belum mendapatkan hak cuti yang penuh, seperti cuti melahirkan dan cuti haid. 

"Apalagi perempuan-perempuan buruh, baik pertambangan maupun perkebunan sawit, juga masih belum mendapatkan hak normatifnya," ujarnya. 

Debora Agnesia, mahasiswa dan aktivis perempuan dari Pangkalan Bun, dalam peringatan HPN 2025 ini, juga menyampaikan bahwa perempuan masih belum mendapat ruang aman, baik secara fisik maupun psikologis. 

Debora juga menyoroti kekerasan seksual terhadap perempuan yang sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. 

"Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, ada 457 ribu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga, pekerjaan, media sosial. Ada juga kekerasan oleh negara," ujarnya. 

Kemudian, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), pada tahun 2024, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik maupun mental. 

Debora mengungkapkan, data atau laporan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan itu adalah fenomena gunung es. Artinya, yang terlapor lebih sedikit dibanding yang tidak terlapor. 

Menurutnya, perlu ada komitmen bersama untuk menciptakan ruang dimana perempuan merasa aman, bukan hanya fisik tapi juga psikologis. 

"Ruang aman untuk perempuan itu adalah ruang dimana perempuan mendapat jaminan tidak ada siapapun yang "berlaku keras" kepadanya, bukan hanya ruangan secara fisik, tapi juga tentang perspektif, pola pikir atau paradigma, yang mana perempuan juga lebih dihargai pendapatnya dan tidak dipandang lebih rendah," jelasnya. 

Selain soal ruang aman, pada HPI 2025 ini juga menyoroti soal kedaulatan perempuan terhadap sumber daya alam. 

Saat ini, perempuan masih belum berdaulat atas sumber daya alam. Misalnya, proyek strategis nasional (PSN) seperti cetak sawah dan food estate di Kalteng, yang disebut untuk menyejahterakan rakyat, namun menghilangkan nilai-nilai tradisional masyarakat lokal. 

Hal itu berdampak buruk bagi perempuan, mengingat nilai-nilai tradisional di Kalteng melibatkan peran perempuan, terutama dalam kebutuhan pangan keluarganya. 

Dosen Sosiologi dari Universitas Palangka Raya, Yuliana, mengatakan bahwa kehadiran PSN di Kalteng, masih jauh dari terwujudnya kedaulatan perempuan. 

"Justru, itu menambah jurang pemisah terkait bagaimana perempuan berdaulat atas pangan, dia justru terpisah dengan pengelolaan sumber daya alamnya sendiri," tuturnya. 

Yuliana menilai, PSN seperti food estate yang dikerjakan di Kalteng pada 2020 lalu, belum terbukti mampu mengangkat kesekahteraan masyarakat. 

BPS Kalteng mencatat, angka kemiskinan di Bumi Tambun Bungai pada September 2024 berada di angka 5,26 persen atau 149,24 ribu jiwa.  

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan Maret 2024, angka kemiskinan di Kalteng hanya 145,63 ribu jiwa. 

Berdasarkan data tersebut, Yuliana menilai, food estate ada 2020 tidak berpengaruh signifikan terhadap kedaulatan perempuan. 

Menurutnya, perempuan akan dikatakan berdaulat jika punya kontrol dan akses terhadap sumber daya alamnya sendiri. 

"Perempuan yang berdaulat adalah perempuan yang bebas mengakses dan kontrol terhadap sumber daya alam itu sendiri, dia bisa mengelola sumber daya alam menjadi apapun yang dia mau, dia bisa memutuskan sendiri untuk dijadikan apa lahannya. Jadi dua hal itu sangat penting ketika berbicara kedaulatan perempuan khusunya kedaulatan sumber daya alam yang ada di pedesaan," tegasnya. 

Program-program seperti food estate dan cetak sawah justru menghilangkan hak dan akses perempuan terhadap tanah, yang seharusnya bisa mereka kelola sesuai dengan cara dan budaya mereka. 

Upaya mewujudkan kedaulatan perempuan atas sumber daya alam dan ruang aman belum terwujud dan masih diperjuangkan pada peringatan HPI 2025 ini.