Ketua Bawaslu Kalteng Sebut Efisiensi Anggaran hingga 60 Persen Tak Berpengaruh pada Kinerja

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Lembaga penyelenggara pemilu tak luput dari kebijakan pemangkasan anggaran. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pun mau tidak mau harus melakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Menanggapi efisiensi anggaran ini, Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi mengatakan, bahwa pihaknya akan mengikut pada regulasi APBN pusat untuk efisiensi anggaran di 2025.

“Kita mengikut pada APBN pusat, jadi secara anggaran belum ada diaktif dalam konteks untuk efisiensi. Saya kira tidak ada masalah ya kalau di Bawaslu. Kalau kami anggarannya itu terpusat di RI," ujar Satriadi, (17/2/2025).

Saat ini, kata dia, belum ada regulasi pasti yang diterima terkait nominal efisiensi anggaran yang akan diberikan kepada daerah.

Satriadi mengatakan, nominal angka masih dalam tahap pembahasan prosedural.

"Kami juga belum tahu komponen berapa yang diturunkan untuk 2025, yang jelas dampak dari efisien itu sendiri Bawaslu Kalteng mendapat pemotongan sekitar 60 persen," katanya. 

Hanya saja, katanya, nilai anggaran yang Bawaslu Kalteng terima belum diketahui karena memang anggarannya akan dirasionaliskan oleh Bawaslu RI. 

Termasuk berapa yang akan di distribusikan dan setelah ditetapkan baru bisa diturunkan ke daerah. 

Lebih lanjut, Satriadi menyebut efisiensi anggaran ini bisa saja mengalami perubahan angka dan tidak berpatokan pada nilai pagu sebelumnya. 

Sehingga hal ini membutuhkan perhatian khusus dalam mencermati komponen yang tidak terlalu membutuhkan pembiayaan.

“Bisa jadi berubah angkanya jadi kita tidak bisa berpatokan pada nilai pagu sebelumnya, karena kita kan juga tidak punya gambaran yang akan diturunkan," terangnya. 

"Untuk penganggaran efisiensi ini juga tidak semudah bilang langsung cepat, harus dilihat dulu komponen mana yang sebenarnya tidak perlu untuk pembiayaan," imbuhnya.

Baca juga: 4 Unit Mobil Operasional Bawaslu Palangka Raya Ditarik Dampak Efisiensi, Anggaran Dipotong

Baca juga: APBD Kotim Kalteng Dipangkas Rp 141 Miliar, Dinas PUPR Paling Berdampak Efisiensi Anggaran

Lebih lanjut, dirinya meyakinkan bahwa langkah efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kinerja Bawaslu Kalteng. 

"Kami pastikan tidak terlalu berdampak terhadap kinerja Bawaslu Kalteng," tutup Satriadi.