Pemerintah Larang Elpiji 3 Kg Dijual Secara Eceran, Respon Warga dan Pengecer di Palangka Raya

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM menetapkan elpiji 3 kg tak lagi dijual di warung pengecer per 1 Februari 2025. Kebijakan ini mendapat respon dari warga Kota Palangka Raya. 

Arda (41), warga Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, mengatakan, sulit jika hanya berharap pada pangkalan resmi untuk mendapatkan elpiji 3 kg.  

Menurutnya, elpiji 3 kg atau gas melon ini tak selalu bisa didapatkan di pangkalan resmi. 

"Kadang-kadang tutup juga, dan harus menggunakan KTP," ujarnya. 

Arda mengungkapkan, jika tak mendapatkan gas elpiji 3 kg dia yang sehari-hari berjualan pentol terpaksa tak berjualan. 

Karena itu, kata Arda, jika di pangkalan resmi tutup atau tidak tersedia maka dia akan membeli ke warung eceran. 

"Memang lebih mahal, tapi dari pada tidak ada, lagi pula di eceran jarang antri," ungkapnya. 

Arda berharap, jika elpiji 3 kg sudah benar-benar tak ada lagi di warung eceran, elpiji 3 kg bisa lebih mudah didapat di pangkalan resmi. 

"Kalau langka juga, ya bisa repot," kata dia. 

Sementara itu, Gita (19) satu di antara pengecer di Palangka Raya, mengakui jika pengecer menjual gas elpiji 3 kg lebih mahal dibanding dengan pangkalan resmi. 

Meski begitu, jika membeli di eceran tak perlu antri dan harganya tak jauh berbeda. 

"Misalnya di agen Rp 30 ribu, di eceran bisa sampai Rp 40 ribu, tapi biasanya tidak banyak juga," ujar Gita. 

Menanggapi kebijakan pemerintah yang membuat elpiji 3 kg hanya dijual di pangkalan resmi, Gita mengatakan, hal itu bakal berdampak pada pendapatan keluarganya. 

"Sedikit banyak pasti berdampak sih, karena jual gas eceran salah satu pendapatan juga kan," ungkapnya. 

Gita berharap, penjual eceran tetap bisa menjual gas elpiji 3 kg, pasalnya, belum tentu selalu tersedia di pangkalan resmi.