Persoalkan Audit Kerugian Negara, Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi KONI Kotim Kalteng Ajukan Banding

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Ahyar Umar dan Bani Purwoko dua terdakwa kasus korupsi dana hibah KONI Kotawaringin Timur (Kotim) telah divonis penjara masing-masing dua dan setahun penjara. 

Kuasa hukum keduanya mengajukan banding. 

Pua Hardinata, kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi KONI Kotim mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Palangka Raya terhadap kliennya. 

Menurutnya, ada hal-hal krusial yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dalam kasus tersebut. 

"Kami mengajukan banding karena meminta agar kedua terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum," ujar Pua, Senin (30/12/2024). 

Baca juga: Terdakwa Kasus Korupsi KONI Kotim Ahyar Divonis Dua Tahun, JPU Kejati Kalteng Ajukan Banding 

Pua Hardinata mengatakan, pihaknya menyoroti terkait unsur kerugian keuangan negara dalam kasus ini. 

Menurutnya, tim audit dari Kejati Kalteng yang melakukan perhitungan kerugian negara, bukan auditor bersertifikasi yang telah lulus ujian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Kami butuh instrumen hukum yang jelas kenapa tidak BPK, BPKP atau APIP untuk mengaudit. Tim audit Kejati sebenarnya hanya bertugas mengaudit internal kejaksaan, bukan untuk audit perhitungan kerugian negara yang bersifat eksternal," terang Pua Hardinata. 

Pua Hardinata juga mempertanyakan kualifikasi ahli yang dihadirkan jaksa. 

Dirinya menyebut, Alpian dari Inspektorat Kalteng yang memberikan keterangan ahli bukanlah ahli perhitungan keuangan negara melainkan sarjana teknik. 

"Bagaimana mungkin ahli bangunan gedung menilai perhitungan kerugian keuangan negara dengan standar akuntansi," kata dia. 

Pua Hardinata menambahkan, satu di antara pertimbangan hakim dalam putusan menyebut perkara ini sebagai 'klasifikasi ringan tetapi perlu kehati-hatian karena ada aroma politis'. 

Hal tersebut, lanjutnya, terbukti karena terdakwa Ahyar urung dilantik menjadi anggota DPRD Kotim periode 2024-2029. 

"Kedua terdakwa telah mempertanggungjawabkan belanja hibah dengan benar yang diverifikasi secara ketat, nyata dan pasti oleh BPKAD sesuai mekanisme ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku," ungkapnya. 

Dalam sidang putusan yang berlangsung pada Rabu (18/12/2024), majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahyar. 

Ia juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Selain itu, Ahyar juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp826 juta. 

Jika tidak mampu membayar denda tersebut, harta benda Ahyar akan disita, dan apabila masih tidak mencukupi, mantan Ketua KONI Kotim itu akan menjalani pidana tambahan selama satu tahun. 

Sementara itu, Bani Purwoko divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Sebelumnya, Kajati Kalteng, Undang Mugopal menilai, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, JPU meminta hukuman sembilan tahun penjara untuk masing-masing terdakwa dan denda Rp 500 juta subsidair enam bulan penjara. 

Tak hanya itu, Ahyar juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 10.383.135.474 atau Rp 10,3 miliar lebih untuk disetorkan ke Kas Negara. 

Undang mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan banding. 

"Mudah-mudahan pada saat banding nanti hukuman kepada terdakwa bisa dilihat sejernih mungkin," ujar Undang, Selasa (24/12/2024). 

Selain dari tuntutan JPU dan vonis, perbedaan juga terlihat dalam penghitungan kerugian negara. 

Menurut Undang, berdasarkan hitungan auditor dan ahli, kerugian negara mencapai Rp10 miliar dan belum dikembalikan sama sekali. 

Namun, majelis hakim memutuskan kerugian negara hanya lebih kurang Rp800 juta. 

"Kalau berdasarkan hitungan auditor dengan ahli, berdasarkan data Rp10 miliar lebih, tapi hakim berpandangan lain," kata dia.