Anggota DPRD Kalteng Reses ke Kotim dan Seruyan, di Sampit Minta Jalan Ke Samuda Diperbaiki

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing di bulan Desember 2024 ini. 

Kegiatan reses ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan SDA DPRD Kalteng, Sudarsono memberi tanggapan terkait kegiatan reses yang pihaknya laksanakan kali ini. 

Diketahui, dapil II sendiri mencakup dua kabupaten diantaranya Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan. 

Menurut Sudarsono, kedatangan pihaknya ke Dapil II bersama 9 anggota DPRD Kalteng bermaksud untuk bersilaturahmi. 

Termasuk menyerap aspirasi dan menindaklanjuti masukan dari jajaran SMAN 1 Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan yang minta lanjutan pembangunan Masjid yang ada didaerah tersebut. 

"Kami juga menerima masukan dari masyarakat terkait pembenahan jalan Ke Pelabuhan Segintung dan Pembenahan jalan poros Kuala Pembuang Bangkal," kata Sudarsono, Jumat (6/12/2024). 

Lanjut Sudarsono, serta permintaan perbaikan jalan raya di Gumbang Manjul dan jalan yang lainnya. 

Sementara untuk di Kabupaten Kotawaringin Timur pihaknya menerima aspirasi terkait permintaan pendirian SMA di Mentaya seberang pengerukan muara sungai Mentaya. 

Serta penuntasan aspal jalan lingkar selatan Kota Sampit, penambahan sarana dan prasarana RS dr Murjani. 

Lalu, penambahan dokter spesialis syaraf dan penambahan tenaga teknis mesin cuci darah.

"Tidak hanya itu masyarakat di Kota Sampit juga meminta penanganan darurat narkoba dan perbaikan jalan Sampit menuju Samuda," bebernya. 

Hasil dari reses ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. 

Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diperjuangkan dalam sidang DPRD agar dapat direalisasikan dalam bentuk program dan anggaran.

"Untuk itu semua masukan yang kami terima akan menjadi bagian dari penyusunan program kerja dan anggaran di tingkat provinsi," ujarnya.