Kata Direktur Walhi Kalteng Soal Lahan 100 Ribu Hektare untuk Program Sapi Perah, Ini Kata Bayu

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng menyiapkan lahan untuk memfasilitasi program peternakan sapi perah yang bekerja sama dengan investor dari Vietnam.

Ya, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian memintanya untuk mencarikan lahan seluas 100 ribu hektare yang akan digunakan sebagai lokasi program sapi perah.

“Jadi selain satu juta hektare untuk program cetak sawah, Kalteng menambah 100 ribu hektare lagi untuk sapi perah,” kata Sugianto, dalam sambutannya saat pembukaan MTQ Korpri VII Tingkat Nasional, Selasa (5/11/2024).

Kalteng merupakan provinsi terluas saat ini, dengan berbagai kekayaan alamnya. Sugianto optimis, jika Kalteng nantinya bakal menjadi bagian dari sumber pangan lain di Indonesia melalui program sapi perah ini.

Baca juga: Praktisi Hukum di Palangka Raya Sorot Pejabat Pemprov Kalimantan Tengah yang Dilaporkan ke KPK 

Dalam program sapi perah ini, pemerintah bekerja sama dengan investor True Happines Group (TH Group) asal Vietnam. Perusahaan ini berdiri sejak 2009 dan telah mengoperasikan beberapa proyek makanan dan minuman termasuk pembuatan dan pengolahan susu segar, susu kacang, sayuran, herbal, air murni, dan jus buah.

TH Group bakal membangun pabrik pengolahan susu Ultra High Temperature (UHT) dan susu bubuk, serta infrastruktur pendukung bagi para pekerja, dengan tujuan menjadikan Kalteng sebagai pusat industri peternakan sapi perah.

Mengutip dari MMC Kalteng, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Sunarti telah melakukan kunjungan serta pemantauan lapangan untuk meninjau lokasi yang akan digunakan sebagai peternakan sapi perah ini.

Beberapa kabupaten yang dinilai strategis untuk pengembangan peternakan ternak sapi perah di Kalteng di antaranya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara dan Murung Raya.

”Pemprov Kalteng, melalui koordinasi lintas instansi, terus berupaya mempersiapkan lahan dan infrastruktur yang mendukung keberhasilan program ini dalam jangka panjang, guna memperkokoh ketahanan pangan nasional dan meningkatkan perekonomian lokal,” kata Sunarti, Jumat (1/11/2024).

Melihat rencana pemerintah dengan program sapi perah ini, Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyebut, pemerintah perlu melihat proyek pangan sebelumnya seperti food estate.

Food estate yang merupakan program strategis nasional ini, menurut Bayu, tak membuahkan hasil yang cukup untuk menjadikan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional.

Bayu mengungkapkan, program sapi perah ini berpotensi melepas kawasan hutan karena sudah banyak izin untuk perusahaan di Kalteng serta perkebunan milik masyarakat.

“Misalnya di Barito Utara yang banyak tambang dan Pulang Pisau yang menjadi lokasi food estate sebelumnya. Pasti potensi lahan yang akan dijadikan peternakan nanti akan mengambil dari kawasan hutan,” kata Bayu saat dihubungi Tribunkalteng.com, Minggu (10/11/2024).

Bayu menerangkan, kawasan hutan yang dibuka untuk program sapi perah ini berpotensi berdampak pada lingkungan. Belum lagi dampak sosial seperti masyarakat yang kehilangan akses atas pengelolaan hutan. Dirinya menegaskan, dalam program sapi perah ini, pemerintah perlu mencegah potensi dampak buruk terhadap lingkungan dan potensi bencana ekologis.

“Perlu dilihat program sebelumnya yang membuka lahan secara luas dan mengeksploitasi hutan dan lahan gambut, ujung-ujungnya menjadi bagian penyebab bencana lingkungan,” tandasnya. (tribunkalteng.com/AhmadSupriandi)