Prabowo-Gibran Dilantik, Mutasi TNI Kolonel Inf Wimoko ke Palangka Raya Kalteng Jadi Danrem 102/PJG

TRIBUNKALTENG.COM - Sosok Kolonel Inf Wimoko yang disebut-sebut mendapat posisi baru efek Mutasi TNI terkini. Pasca Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ya, Kolonel Inf Wimoko sebelumnya menjabat Dangrup A Paspampres kini ditunjuk menjadi Danrem 102/PJG di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Kabar Mutasi TNI,  suasana "perubahan" tidak hanya terasa di lingkaran kabinet seiring pembentukan kementerian dan menteri baru di era Prabowo-Gibran.

Situasi ini juga mulai terjadi di TNI. Gerbong perubahan yang ditandai mutasi sejumlah jabatan strategis mulai bergerak.

Terbaru adalah mutasi 63 perwira tinggi TNI, termasuk di antaranya adalah pergantian Komandan Paspampres Mayjen Achiruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Danpaspampres, kini menjadi Pangdam V/Mulawarman.

Berikut sosok Kolonel Inf Wimoko, secara singkat inilah ceritanyaceritanya dirangkum dari berbagai sumber.

Sebelumnya menjabat Komandan Grup A Paspampres, menggantikan sejawatnya Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi.

Serah terima jabatan Kolonel Inf Wimoko dwngan Brigjen Faisol dipimpin langsung Komandan Paspampres, Mayjen TNI Achiruddin di GOR Satria Mako Paspampres di Jakarta Pusat 2023 lalu. 

Pada awal Januari 2023, Kolonel Inf Wimoko menjabat sebagai Aspers Kopassus dari yang sebelumnya menjabat Dosen Madya Seskoad TNI AD.

Jauh sebelum itu, Wimoko juga sempat menduduki jabatan Wakil Komandan Satuan (Wadansat)-81 Kopassus saat masih berpangkat Letnan Kolonel (Letkol).

Ia menduduki Wadansat-81 Kopassus menggantikan Letkol Inf Yosep D.D. Surbakti yang kala itu bertugas menjadi Kasiops Korem 172 di Jayapura Papua.

Kabar terkini beredar salinan dokumen Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1264/X/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI pada Minggu (20/10/2024).

Pada salinan dokumen tersebut termuat di bagian memperhatikan di antaranya sidang Wanjakti tanggal 18 Juli 2024 dan pertimbangan Pimpinan TNI.

Di sana juga tertera dokumen ditetapkan di Jakarta pada 10 Oktober 2024 dengan tanda tangan dan cap Kepala Sekretariat Umum TNI Brigjen TNI Riksani Gumay.

Sedangkan di bagian kolom tanda tangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto belum ditandatangani.