Walhi Soroti Rencana Cetak Sawah di Kalteng, Bayu Herinata: Potensi Bencana Banjir dan Karhutla

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah bakal mencetak sawah di Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 621.684 hektare atau lebih dari 9 kali luas DKI Jakarta.

Menteri Pertanian Republik Indonesia atau Mentan RI, Andi Amran Sulaiman, mengunjungi Palangkaraya, Kalteng pada Selasa (20/8/2024).

Rupanya, kunjungan tersebut dalam rangka Rapat Koordinasi Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan peninjauan kawasan food estate di Dadahup, Kapuas, Kalteng.

Amran memaparkan tentang rencana pemerintah menyiapkan seluas tiga juta hektare untuk mencetak sawah di sejumlah daerah seperti, Pulau Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua.

Tiga juta lahan itu digarap selama tiga tahun dengan masing-masing satu juta hektare setiap tahunnya.

Tahun pertama, pemerintah bakal menggarap lahan di Papua Selatan (Merauke), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumsel.

Lalu, cetak sawah di tahun kedua di Papua Selatan, Kalteng, Papua Barat, Kalbar dan Riau.

Sedangkan pada tahun ketiga, di Sumsel, Kalteng, Papua Selatan, Papua, dan Kalimantan Utara.

Amran mengungkapkan, Kalteng memiliki lahan pertanian seluas 2,4 juta hektare, yang mana 621.684 hektare akan digunakan untuk program cetak sawah.

Karena itu, Ia menilai Kalteng berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.

“Jika dikelola dengan baik, dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, Kalimantan Tengah bisa mengatasi kekurangan beras nasional sebesar 4 juta ton. Dana untuk ini sudah kami siapkan dari pusat,” lanjutnya.

Ada tiga jenis lahan yang digunakan untuk rencana cetak sawah ini, yakni Area Penggunaan Lain (APL), kawasan Hutan Produksi (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Rencana cetak sawah juga melibatkan pihak ketiga PT Citra Borneo Indah atau CBI.

Amran menjelaskan, fokus awal program ini memprioritaskan APL sekira 400.000 hektare, dengan target penyelesaian dalam 2 hingga 3 tahun.

Meski periode Presiden Jokowi segera berakhir, Amran menyebut, program ini diproyeksikan untuk berlanjut ke Presiden selanjutnya.