Status Oknum Polri Kasus Pencabulan Anak di Kalteng Belum Dicabut, Kuasa Hukum Sebut Ajukan PK

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - AKP Mahmud seorang Perwira Polisi di Polda Kalteng masih belum dipecat meski telah dinyatakan bersalah atas kasus pencabulan anak di bawah umur.

Kasus ini terjadi pada 2022 lalu, AKP Mahmud melakukan perbuatan tersebut di ruang kerjanya, yakni Biro SDM Polda Kalteng kepada dua siswi yang sedang Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Mahmud dilaporkan oleh salah satu korban. 

Setelah diselidiki ternyata ada korban lainnya, lalu Mahmud pun diproses hingga ke meja hijau.

Erni Kusumawati, yang menjadi Hakim Ketua sidang AKP Mahmud di PN Palangkaraya memutuskan vonis bersalah karena melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur pada 10 Agustus 2023 lalu.

Majelis hakim memutuskan vonis hukuman Mahmud hanya dua bulan pidana penjara dalam tahanan kota. 

Meski begitu, Jaksa melakukan banding atas putusan tersebut.

Sidang Mahmud berlanjut ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan H Ajidinnor sebagai Hakim Ketua.

Tak banyak berubah, pada 14 September 2023 majelis hakim saat itu memvonis Mahmud dengan empat bulan penjara dalam kota.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung kemudian memvonis Mahmud lebih berat dari dua putusan sebelumnya yakni, 5 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah subsider tiga bulan, pada April 2024 lalu.

Ia juga menjalani eksekusi vonis tersebut dan ditahan di Lapas Kelas II A Palangkaraya sejak Senin (20/5/2024).

Meski telah diputuskan bersalah dan menjalani ekseskusi, Mahmud masih merupakan anggota Polri di Polda Kalteng.

Kuasa hukum Mahmud, Arry Sakurianto mengatakan, pihaknya meminta kepada atasan Mahmud agar menunggu hasil peninjauan kembali atau PK sebelum melakukan sidang kode etik dan memecat kliennya.

Ia menjelaskan, alasan pihaknya mengajukan PK atas putusan bersalah Mahkamah Agung karena lebih sepakat pada dua putusan sebelumnya.

"Kami sepakat dengan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Palangkaraya, karena itu kami mengajukan PK terhadap putusan MA," kata Arry, Senin (19/8/2024).

Meski mengakui kliennya salah, namun menurut Arry hukuman seharusnya bukan untuk balas dendam melainkan untuk mengubah seseorang.

"Namanya memegang lawan jenis memang salah, yang dipegang saat itu pundak dan lengan," ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji memastikan, Mahmud akan menjalani sidang kode etik.

Erlan juga menegaskan, besar kemungkinan Mahmud akan menerima Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH.

"Nanti kita akan siapkan sidang kode etik hampir pasti akan PTDH, kita akan lihat apakah dia akan banding atau tidak, tinggal kami tunggu laporannya nanti dari Propam," tandasnya.

(*)

Baca berita lainnya di: Google News.