APBN Sebagai Shock Absorber, Belanja Pemerintah Dukung Pengendalian Inflasi di Kalimantan Tengah

4. Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 729,61 miliar (59,43 persen) dengan total penyerapan sebesar Rp 146,30 miliar. Desa yang berada di wilayah Kalteng berjumlah 1.432, hanya 1 desa (Datai Nirui, Kabupaten Barito Utara) yang gagal salur Tahap I karena tidak memenuhi dokumen persyaratan, yakni tidak memiliki Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Perdes APB Desa T.A. 2023.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp 11.783,3 M (39,6 persen) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 9.974,7 M (84,7 persen dari total pendapatan APBD).

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih mendominasi pendapatan daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD Kalimantan Tengah mencapai Rp 7.787,8 M (24,3 persen) yang didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 73,0 persen.

Semakin besarnya dana TKD menunjukkan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah semakin baik. Dengan adanya TKD, pemda dapat mendorong belanja-belanja strategis di daerah.

Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 66,1 persen, dengan realisasi Belanja Barang Jasa (18,6 persen), Belanja Subsidi (17,5 persen), Belanja Bansos (5,0 persen), Belanja Modal (15,8 persen), dan Belanja Tidak Terduga (8,6 persen).

Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah per Juni 2024. Pemda harus mengakselerasi Belanja Daerah karena per Semester I 2024, realisasi masih di bawah 30 persen.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada awal Semester II TA 2024, antara lain:

1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.

2. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat batas penyaluran DAK Fisik Tahap I yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 yang diperpanjang menjadi tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.00 WIB.

3. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

Perkembangan Kredit Program KUR dan UMi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2024

Realisasi penyaluran kredit program sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp 1.651,7 M untuk 25.465 debitur, yang terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp 1.644,4 M untuk 23.691 debitur dan penyaluran UMi tersalurkan sebesar Rp7,3 M kepada 1.774 debitur.

Pembiayaan KUR telah disalurkan pada 14 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp 261,0 M untuk 3.671 debitur.

Sedangkan, Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan pada 13 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp 2,1 M untuk 510 debitur.

Sektor terbesar dalam penyaluran kredit program adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan total penyaluran kredit KUR sebesar Rp702,7 M dan kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp7,3 M. (***)