APBN Sebagai Shock Absorber, Belanja Pemerintah Dukung Pengendalian Inflasi di Kalimantan Tengah

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 Juni 2024 mencapai Rp 13.005,3 M (42,8 persen) atau tumbuh Rp 1.438,6 M (12,4 persen, yoy) yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp 3.030,5 M (42,8 persen) atau naik 14,3 persen (yoy).

Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 182,9 M (15,5 persen, yoy) karena adanya pembayaran THR dan gaji 13 serta kenaikan Belanja Barang sebesar Rp 307,9 M (32,2 persen, yoy) karena adanya kegiatan pemilu.

Secara umum, isu belanja K/L bulan Juni 2024 antara lain:

1. Total pagu Belanja Pendidikan di Kalimantan Tengah sebesar Rp 1.257,9 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp 567,8 M (45,1 persen) yang tersebar pada Kemendiskbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Perpusnas RI, Kemenpora, dan PUPR.

2. Total pagu Belanja Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Tengah sebesar Rp 177,6 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp 63,0 M (35,5 persen) yang tersebar pada Kemenperin, Kemenag, Kementerian LHK, PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan BKKBN.

3. Total pagu Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum di Kalimantan Tengah sebesar Rp 106,7 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp 32,0 M (30,0 persen) yang tersebar pada Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PUPR.

4. Total pagu Belanja Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah sebesar Rp 562,3 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp 137,0 M (24,4 persen) yang tersebar pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.

5. Total pagu Belanja Kesehatan di Kalimantan Tengah sebesar Rp 149,9 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp 66,7 M (44,5 persen) yang tersebar pada Kemenkes, BPOM, dan BKKBN.

6. Total pagu Belanja penanganan stunting di Kalimantan Tengah sebesar Rp 25,4 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp 6,2 M (24,5 persen) yang tersebar pada BKKBN, Badan Pangan Nasional, BPOM, Kemenag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkes, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian.

Realisasi TKD mencapai Rp 9.974,7 M (42,7 persen) atau naik 11,9 persen (yoy). Peningkatan TKD didorong oleh peningkatan DBH yang meningkat sebesar Rp776,1 M (31,1 persen, yoy).

Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penerimaan sektor Minerba (batubara) tahun anggaran sebelumnya akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta adanya percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. Adapun catatan untuk realisasi Transfer ke Daerah antara lain:

1. Penyaluran DBH mencapai Rp 3.271,6 M (38,7 persen) atau tumbuh 31,1 persen (yoy) yang didominasi oleh jenis DBH SDA Pertambangan Umum. Penyaluran DBH paling tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 765,3 M dan Kabupaten Barito Utara sebesar Rp 647,0 M karena merupakan daerah tambang.

2. Penyaluran DAU mencapai Rp 4.766,9 M (46,7 persen) atau tumbuh 4,8 persen (yoy) yang didominasi DAU Block Grant dengan penyaluran DAU tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 733,4 M.

3. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 115,38 M (8,92 persen) pada 10 dari 15 Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 5 Pemda yang belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Batas penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap I adalah tanggal 31 Juli 2024.