Jadi Provinsi Penyangga Pangan IKN, Walhi Kalteng Soroti Permasalahan Program Food Estate

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Proyek food estate atau lumbung pangan nasional merupakan program pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan. 

Program food estate di Kalimantan Tengah luas lumbung pangan mencapai 44.135 hektar yang terbagi di tiga kabupaten.

Dengan jumlah tersebut Kalteng mendapat lahan lumbung pangan terluas di Indonesia.

Selain itu, Provinsi Kalteng merupakan penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diharapkan mampu menjadi pemasok beras lokal ke seluruh Indonesia.

Namun, tak sedikit yang menilai program tersebut belum menjadi solusi permasalahan pangan di Indonesia.

Manajer Advokasi, Kajian dan Kampanye Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai menyebut proyek lumbung pangan yang menggelontorkan dana besar namun tak memberikan hasil yang sesuai perlu dievaluasi secara mendalam oleh pemerintah.

"Mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dari proyek food estate, perlu evaluasi mendalam dan transparan serta disampaikan ke publik terkait evaluasi food estate, kata Janang, Selasa (2/7/2024).

Janang juga menyoroti pemerintah yang masih mengimpor beras. Untuk tahun ini Perum Bulog ditugaskan mengimpor beras 3,6 juta ton untuk kebutuhan pangan nasional.

Menurut Janang, hal tersebut menunjukan proyek food estate belum menjadi solusi pangan nasional. Belum lagi rencana pemerintah menjadikan Kalteng sebagai penyangga IKN dengan program optimalisasi lahan.

"Dan ada rencana mendatangkan investor dari Cina untuk pengembangan padi sawah di Kalteng, sebelum itu perlu dievaluasi secara mendalam untuk mengetahui sebenarnya proyek seperti apa yang perlu dilakukan," lanjut Janang.

Janang berharap proyek ketahanan pangan bisa memperhatikan kesejahteraan petani.

Sebelumnya, Kepala Kantor Bulog Wilayah Kalteng, Budi Cahyanto mengungkapkan, beras yang diserap dari petani lokal di Kalteng hampir 12 ribu ton, termasuk wilayah-wilayah sentra produksi beras dan food estate.

“Itu dibeli dari Pagatan, Terusan, Pulang Pisau, sebagian Katingan, sebagian Dadahup, jadi semua daerah (Kalteng,red) kami ambil,” ujarnya saat kunjungan kerja Presiden RI di Palangkaraya, Kamis (27/6/2024).

Diketahui Presiden RI menyampaikan serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dialokasikan untuk bantuan pangan dan lain-lain. Meski begitu, Budi menerangkan, pihaknya bersama Pemrov Kalteng memiliki program untuk menyerap beras produksi petani lokal.

Baca juga: Penanganan Karhutla, Stunting dan Food Estate Program Prioritas Jangka Panjang Pembangunan di Pulpis

“Jadi walaupun kami tidak mendapat banyak dari petani lokal untuk CBP yang harganya Rp 11 ribu, kami masih beli harga beras premium yang produksinya di Kalteng,” jelasnya.