Soroti Tapera, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Desak Pemerintah Lakukan Pengkajian Ulang

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Belakangan ini kehadiran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat banyak menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Banyak yang menilai kebijakan yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Mei 2024 lalu ini dinilai kurang tepat.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering yang meminta agar kebijakan ini dilakukan pengkajian dan evaluasi terlebih dahulu.

"Seperti dilakukan survei dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan setelah itu baru dinilai apakah kebijakan itu baik atau tidak untuk masyarakat," ujar Yohannes Freddy Ering, Selasa (25/6/2024).

Namun demikian, dirinya menilai wacana tersebut sebenarnya tidak salah hanya saja tentu banyak masyarakat yang tidak setuju.

"Namun yang paling penting lagi adanya potongan 3 persen itu ya. Walaupun mungkin terlihat kecil tapi sangat terasa buat ASN ya, alangkah baiknya dikaji lagi," ungkapnya.

Freddy juga menekankan harus ada kejelasan mengenai persoalan manajemen Tapera ini, terutama yang sedang dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Ini kan jelas membuat sebagian besar kalangan menolak. Kendati demikian, kita juga tetap mengikuti arah pembahasan dari pusat di mana ada kemungkinan pemerintah menunda atau menangguhkan peluncuran Tapera ini ya," tuturnya.

DPRD Fraksi PDIP ini mengungkapkan pihaknya mendukung terkait program-program dari pemerintah pusat.

Namun, dengan catatan harus memperhatikan terlebih dahulu menejemen pengelolaan program itu sendiri, sehingga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Persoalan tabungan perumahan ini kan bukan hal baru. Contohnya dari yang sebelum-sebelumnya, itukan kurang dikelola dengan baik ditambah lagi ada potongan-potongan lainnya yang cukup banyak," ungkapannya.

Lebih dalam, sehingga ia juga mengharapkan pemerintah untuk mengevaluasi ulang dengan memperhatikan pendapat langsung dari masyarakat.

"Semua kebijakan pemerintah pusat pasti kita dukung, selama tidak menuai pro dan kontra," tutup Yohannes Freddy Ering (*)