Pemerintah Provinsi Kalteng Dorong Pemkab Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Lebih Awal

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalteng mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk tetap waspada terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Meskipun tidak ada prediksi El Nino di tahun ini dan cuaca cenderung menuju La Nina, namun ancaman tersebut tidak dapat diremehkan. Hal tersebut disampikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwanto.

Ia juga menyatakan, bahwa upaya penanggulangan Karhutla pada 2023, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rapat koordinasi persiapan penanganan darurat bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah 2024, Rabu (5/6/2024).

Menurut Sri Suwanto, upaya penanggulangan karhutla tersebut diikuti dengan penurunan luas karhutla dan dampak kabut asap yang berkurang terhadap aktivitas masyarakat, kesehatan, dan penerbangan.

Dirinya juga menekankan, pentingnya persiapan yang lebih awal dalam menghadapi musim kemarau, mulai dari penyiapan sumber daya manusia (SDM), anggaran, hingga sarana prasarana.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng itu mengharapkan, agar pemerintah kabupaten dan kota, agar segera menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, yang akan diikuti oleh pemerintah provinsi.

"Dengan adanya penetapan status siaga darurat ini, diharapkan pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat karhutla akan semakin optimal," ujarnya.

Baca juga: Penanganan Karhutla, Stunting dan Food Estate Program Prioritas Jangka Panjang Pembangunan di Pulpis

Baca juga: Belum Selesai Hadapi Banjir Karhutla Mengintai, BPBD Kotim Sebut Ada Titik Hotspot Terpantau

Baca juga: Tingkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Bencana, PT ABB Adakan Pelatihan dan Simulasi Karhutla

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib, menambahkan, pembelajaran dari tahun sebelumnya menunjukkan, perlu adanya pengendalian Karhutla dilakukan lebih awal menjelang musim kemarau.

Dia berharap, rakor yang dilaksanakan dapat menghasilkan kesepakatan teknis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun ini.

“Rakor yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan teknis atau rekomendasi teknis terhadap peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla tahun 2024 oleh instansi teknis, baik instansi vertikal, provinsi, maupun kabupaten kota, didukung penuh jajaran TNI, Polri dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran pengendalian karhutla yang telah direncanakan dalam anggaran rutin masing-masing instansi,” pungkasnya. (*)