Sembilan Pemda Serahkan LKPD 2023, Pemprov Kalteng Capai 72,87 Persen Sesuai Rekomendasi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Sembilan Daerah di Kalimantan Tengah serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD 2023.

Penyerahan LKPD 2023 tersebut kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang satu di antaranya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sembilan daerah yang telah menyerahkan LKPD 2023 tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Seruyan, Barito Timur, dan Gunung Mas.

Kegiatan ini dilakasnakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Yos Sudarso Palangkaraya, Kamis (28/3/2024).

LKPD tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ali Asyhar.

Dalam kesempatan ini ia menyampaikan, pemeriksaan ini dilaksanakan oleh BPK dengan tujuan untuk, menyatakan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan dilaksnakaan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

“Sebagaimana kita ketahui bersama kesimpulan atas opini berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhanterhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI),” jelasnya.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan status sesuai rekomendasi yaitu 72, 87 persen.

Sedangkan hasil pengukuran efektivitas SPI pada entitas yang diserahkan, pada hari ini diketahui bahwa nilai rata-rata SPI untuk semua Pemda adalah belum sepenuhnya efektif.

Sementara itu dilokasi yang sama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo menyebut Pemprov Kalteng menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK RI Perwakilan untuk diaudit.

Pada penyampaian laporan keuangan ini, total APBD Tahun 2023 pada masing-masing entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemprov Kalteng sebagai berikut, yaitu aggaran pendapatan sebesar Rp 6,6 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 6,7 triliun lebih.

Selain itu, anggaran belanja sebesar Rp.7,3 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp.6,3 triliun lebih, dan pembiayaan Netto sebesar Rp 709 miliar.

“Selanjutnya, untuk masing-masing realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual, seperti pengakuan piutang, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, dan ekuitas untuk masing-masing entitas pelaporan telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Tahun 2023,” jelasnya.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pelaporan, BPK RI Perwakilan Kalteng Gelar Entery Meeting Pemeriksaan LKPD

Dalam kesempatan ini juga Edy menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.

Karena dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan 2023 untuk masing-masing entitas pelaporan, telah menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti.

Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan hal-hal yang sifatnya material tidak mempengaruhi akurasi penyajian laporan keuangan. (*)