Ancaman KKB Papua Tembak Pilot Susi Air Justru Blunder, Mudahkan TNI Gelar Operasi Militer

TRIBUNKALTENG.COM, JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua mengancam menembak mati pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens yang sudah mereka sandera selama 3 bulan.

KKB Papua mengancam akan melakukan itu apabila permintaan tebusan uang tidak dipenuhi.

Namun, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi justru menilai ancaman itu bisa menjadi blunder bagi KKB Papua.

Menurutnya, bila sampai KKN Papua menembak mati pilot Susi Air yang disanderanya, akan memudahkan terjadinya operasi militer oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Viral, KKB Papua Pimpinan Egianus Kogoya Ancam Tembak Mati Pilot Susi Air Philip Marks Methrtens

Baca juga: Terduga Pimpinan KKB Papua Pelaku Pembunuhan Anggota TNI dan Polisi di Yahukimo Ditangkap

Baca juga: TNI Siaga 1 Antisipasi Serangan Susulan KKB Papua Usai Prajurit Praka Jamaludin Gugur Ditembak

Menurut Fahmi, tekanan dan risiko yang dihadapi TNI saat melakukan operasi militer pun bakal jauh berkurang.

"Dengan demikian, operasi akan sepenuhnya bisa dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan sekaligus mengevakuasi korban," ujar Khairul Fahmi.

Fahmi menilai, pernyataan Kapuspen TNI juga merupakan sebuah penegasan terhadap KKB bahwa ancaman mereka tak bisa menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutannya yang tidak realistis.

Menurut dia, Pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal Philips pasti menyadari bahwa tidak ada satu pun negara yang mau ditekan untuk mempertaruhkan atau menggadaikan kedaulatannya.

"Apalagi, sejauh ini upaya persuasif juga telah dan terus dilakukan dengan serius," kata Fahmi.

“Menurut saya, tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapuspen TNI. Itu bukanlah pernyataan yang reaktif, minim empati, dan gegabah," sambungnya.

Tanggapan Kapuspen TNI

Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, KKB pasti telah mengetahui konsekuensi jika mereka benar-benar menembak pilot Philips.

“Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya, utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua,” kata Julius saat dihubungi, Jumat (30/6/2023).

Julius menyebutkan, apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

“Secara strategi operasi akan lebih memudahkan satgas untuk melakukan operasi,” ucap Julius.

Kapuspen mengatakan saat ini aparat TNI-Polri masih mengedepankan pendekatan soft approach dalam operasi pencarian Philips.

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri juga mengatakan pihaknya tetap membangun komunikasi dengan keluarga Egianus Kogoya (pemimpin KKB Papua yang menyandera pilot Susi Air).

Tujuannya, pihak keluarga menyampaikan kepada Egianus Kogoya untuk dapat menahan emosi dan bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan.

Selain itu, Kapolda meminta penjabat Bupati Nduga untuk membantu membebaskan sandera dari tawanan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Penjabat Bupati Nduga yang baru dilantik diharapkan dapat membangun komunikasi secara aktif agar kelompok Egianus tidak lagi menuntut hal-hal yang diberikan negara," kata Mathius Fakhiri.

Sementara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa batas waktu negosiasi tidak bisa ditentukan.

Ia memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi untuk terus melakukan negosiasi.

“Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” kata Yudo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Dia menegaskan pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Panglima, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan. “Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat, sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” tutur Yudo. (*)

( Kompas.com )