Walhi Kalteng Minta Pemerintah Lakukan Audit, Bencana Alam Diduga Akibat Kerusakan Lingkungan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Walhi Kalteng meminta pemerintah melakukan audit kondisi lingkungan, pasalnya, bencana alam terjadi makin parah diduga akibat kerusakan lingkungan.

Kalimantan Tengah kini tengah dihantui bencana alam, yakni banjir yang terjadi pada sejumlah wilayahnya di Bumi Tambun Bungai.

Adapun daerah terdampak bencana banjir ialah di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur.

Parahnya lagi, ketinggian air yang merendam di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah mencapai 2,5 meter.

Baca juga: Gagalkan Peredaran 1 Kg Sabu Lintas Provinsi, Ditresnarkoba Polda Kalsel Bekuk Pria Asal Jakarta

Baca juga: Jenazah Nelayan Mengapung di Laut Kampak Sambas, Punya Riwayat Sakit Tak Ada Tanda Kekerasan

Baca juga: Penampakan Rumah Betang Adat Suku Dayak Khas Kalimatan Tengah, Ini Ciri-cirinya

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Bayu Herinata mengatakan banjir yang merendam sejumlah daerah di Kalimantan Tengah merupakan dampak dari krisis iklim yang terjadi.

“Banjir menjadi bukti nyata Kalteng sedang mengalami krisis iklim, pemerintah harus serius dalam menangani kondisi krisis ekologi di Kalteng,” tegasnya pada Tribunkalteng.com, Senin (3/4/2023).

Direktur Walhi mengungkapkan, setiap tahun bencana ekologis seperti banjir selalu terjadi berulang-ulang.

Hal tersebut menjadi indikator dan bukti telah terjadi penurunan dan rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, pemerintah dianggap tidak serius dalam memperhatikan kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.

“Pemerintah harus mengutamakan upaya dalam pemulihan kerusakan pada lingkungan yang terjadi, tentunya dengan mengaudit lingkungan serta evaluasi terhadap izin industri ekstraktif sumber daya alam (SDA),” katanya.

Bayu menjelaskan penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Tengah saat ini.

“Penyebab utamanya ialah alih fungsi hutan yang sering dilakukan, bukan karena curah hujan dengan instensitas tinggi,” jelasnya.

Berbanding terbalik apabila kondisi ekologisnya baik, maka daya tampung lingkungan akan baik dan mencegah terjadinya banjir.

Terjadinya banjir disebabkan beberapa faktor, yakni kondisi tutupan hutan yang semakin berkurang dan memperparah krisis ekologi yang berkontribusi terhadap krisis iklim.

“Kemudian kontrol tata ruang yang tidak baik oleh pemerintah, seperti area resapan air dan wilayah hutan pada bagian hulu tela diberikan izin untuk industri seperti perkebunan sawit, industri kayu, dan tambang batu bara,” ungkap Bayu.

Pemerintah dinilai penting untuk melakukan audit, selain itu, melakukan kajian lingkungan untuk mengidentifikasi areal dan wilayah rawan bencana ekologis.

“Wilayah yang rawan bencana seperti banjir dan Karhutla agar segera dipulihkan dan memastikan ekosistem gambut dapat dilindungi dan dirawat agar bekerja sesuai fungsinya,” tutup Bayu Harinata. (*)