Marak Video Kecam Dirinya Soal Disharmonisasi dan Gerombolan di TNI, Ini Profil Effendi Simbolon

Dikecam banyak kalangan dan dilaporkan ke MKD DPR, berikut profil anggota FPDIP Effendi Simbolon

Editor: Dwi Sudarlan
Tribunnews.com/Dany Permana
Profil Effendi Simbolon, anggota FPDIP DPR yang menyebut adanya disharmonisasi di tubuh TNI sehingga dikecam banyak kalangan dan dilaporkan ke MKD DPR. 

TRIBUNKALTENG.COM - Marak beredar video kecaman terhadap dirinya yang menyebut terjadi disharmoni antara Panglima TNI dan KSAD serta menilai adanya sikap sepeti gerombolan, berikut Profil Effendi Simbolon.

Saat rapat kerja antara Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Senin (5/9/2022), Effendi Simbolon mengungkapkan informasi yang diperolehnya, yakni terjadinya hubungan tidak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Effendi Simbolon secara terbuka menilai Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman lebih mementingkan ego masing-masing.

Keduanya, menurut anggota FPDIP DPR itu, tidak pernah hadir dalam satu kegiatan yang sama, baik saat dipanggil DPR maupun dalam kegiatan lainnya.

Baca juga: Reaksi Cepat Panglima TNI Sikapi KSAD Jenderal Dudung Dilaporkan ke Puspomad, Begini Sikapnya

Baca juga: KSAD Dudung & Sekjen PDIP Hasto ke Palangkaraya Hadiri KKN Kebangsaan, 4 Lokasi Ini Diamankan

Baca juga: Potret Tertawa Tukul Arwana Saat Ditemui Jenderal Dudung, Perlakuan KSAD Usap Punggung Terekam

"Kalian mau manggung jadi capres? Jadi cawapres? Saya usul mendingan dihentikan semuanya," ujar Effendi Simbolon di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu.

Selasa (13/9/2022), Effendi Simbolon juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR gegara ucapannya itu.

Pelaporan ke MKD dilakukan oleh Ketua Umum DPP Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D Namang dan diterima oleh Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam.

Berikut Profil Effendi Simbolon.

Pria ini lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nama lengkap Effendi Muara Sakti Simbolon.

Mengutip Kompas.com, Effendi Simbolon merupakan seorang anggota Komisi I DPR RI dari FFPDI.

Dia sudah menjadi anggota DPR sejak 2004.

Pada 2012-2017, Effendi Simbolon pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya dan Dana.

Effendi Simbolon juga sempat dicalonkan menjadi Sekjen PDIP periode 2010-2015.

Pada 2013 Effendi Simbolon juga mengikuti kontestasi Pilgub Sumatera Utara, berpasangan dengan Jumiran Abdi.

Namun, kalah dari pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi.

Di luar kariernya sebagai politisi, Effendi Simbolom pernah memimpin Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dan Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari).

Pernyataan Effendi Simbolon

Berikut pernyataan Effendi Simbolon seperti dikutip dari akun YouTube Komisi I DPR, Selasa (13/9/2022).

Kalau soal terbuka tertutup, saya minta terbuka, ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasad dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI.

Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran. Anggaran sudah hampir pastilah sama, mungkin nggak perlu lagi dibantu.

Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan.

Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan.

Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden, tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI.

TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakhoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin nih, ada apa, ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak poranda ini TNI.

Saya minta, Pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA, kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual. Bukan hanya mutilasi, adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua, yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri.

Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI?

Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, terbuka, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan.

Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk?

Siapa bilang itu, ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari Bapak-bapak semua, saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak ya tidak. Tidak ada diskresi.

Apa diskresi begitu? Oh anak saya. Kenapa urusannya memang kalau anakmu?

Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun, tapi 1 Agustus itu harus berumur 18 saya tidak bisa masuk.

Ini nggak becanda Pak TB (TB Hasanuddin), tolong tenang dulu Anda, ya, ini serius.

Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu tidak ada dasar hukumnya, dia cacat hukum. Ini serius, Pak. (*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved