Berita Palangkaraya

Mahasiswa Asal Papua di Palangkaraya Gelar Aksi Unjukrasa, Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Sejumlah mahasiswa asal Papua yang kuliah di UPR berunjuk rasa di pintu gerbang UPR. Mereka menolak pemekaran atau daerah otonomi baru di Papua. 

Penulis: Lidia Wati | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com/ Ghorby Sugianto
Mahasiwa asal Papua saat berunjuk rasa di depan gerbang UPR, Selasa (22/3/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sejumlah mahasiswa asal Papua yang kuliah di Universitas Palangkaraya (UPR) berunjuk rasa di pintu gerbang UPR menolak pemekaran atau daerah otonomi baru di Papua

Aksi unjuk rasa penolakan pemekaran wilayah di Papua itu berlangsung sore hari, Selasa (22/3/2022) yang dihadiri 15 orang. 

Koordinator unjuk rasa dari fakultas ekonomi UPR, Jupri Mirip, mengungkapkan aksi tersebut serentak Se Kalimantan, rata-rata peserta aksi adalah mahasiswa asal Papua

"Kami mahasiswa asal Papua Se Kalimantan dengan tegas menolak daerah otonomi baru di Papua," kata Jupri Mirip kepada Tribunkalteng.com.

Baca juga: Pemko Palangkaraya Pastikan Gas Elpiji Aman Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri

Baca juga: Pengguna Jalan di Yos Sudarso Palangkaraya Terganggu Kendaraan Parkir Melebihi Bahu Jalan

Baca juga: Modus Pinjam ke ATM, Unit Reskrim Polsek Manuhing Ringkus Pelaku Penggelapan Motor di Palangkaraya

Menurutnya adanya pemekaran wilayah tersebut akan beberdampak terasingnya masyarakat asli orang Papua. Padahal mereka adalah orang asli Papua

Dia menjelaskan, ditinjau dari jumlah penduduk, pemekaran wilayah tersebut tidak memenuhi standart dalam pemekaran wilayah di Papua.

Selain itu potensi pemekaran wilayah itu akan berdampak pada ekologis sumber daya alam di Papua yang semakin rusak.

Sementara orang Papua sudah hidup berdampingan harmonis dengan alam sudah lama. 

Lebih lanjut, Jupri menilai pemerintah harus fokus menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang masih berlarut tak berujung. 

"Cukup 2 Provinsi saja saat ini. Yaitu Papua dan Papua Barat. Selesaikan persoalan HAM yang belum tuntas dulu dan kesejahteraan masyarakat asli Papua," terangnya. 

67 ribu penggungsi tercipta di Nduga, Intan Jaya, Oksibil Kiwirok, Maybrad, Yahukimo, dan Puncak Jaya akibat dari pada operasi militer, tambahnya. 

Jupri berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi mereka dengan tidak lagi membuat pemekaran wilayah baru di Papua

Sementara itu, Aksi yang berlangsung 1 jam tersebut berlangsung tertib dan dikawal oleh petugas Kepolisian Palangkaraya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved