Breaking News:

Berita Kapuas

Satpol PP Damkar Kapuas Ancam Penutupan Usaha bagi Pelaku Usaha Langgar Protokol Kesehatan

Satpol PP dan Damkar Kapuas mengancam menindak tegas bagi pelaku usaha tetap nekat melanggar Protokol Kesehatan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2021

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Sri Mariati
ISTIMEWA
Petugas Satpol PP dan Damkar Kapuas saat sosialisasi terkait Perda Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kapuas. 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALA KAPUAS - Satpol PP dan Damkar Kapuas mengancam menindak tegas bagi pelaku usaha yang tetap nekat melanggar Protokol Kesehatan.

Ancaman dari sanksi teguran, tertulis, denda, bahkan hingga penutupan sementara tempat usaha.

 Oleh karenanya pihaknya terus mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Satpol PP Damkar Kapuas, Teguh Yunianto, mengatakan perda itu sebagai pedoman.

 “Penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.

"Perda Protokol Kesehatan itu dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktifitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan diri sendiri atau orang lain," kata Teguh, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Anggota BPD Pematang dan Desa Sei Bakut Dikukuhkan Camat Kuala Kapuas

Baca juga: TPID Pemerintah Kapuas Gelar Rapat Koordinasi, Ini yang Dibahas

Perda ini, lanjutnya, berlaku untuk setiap orang dan pelaku usaha.

Serta penyelenggara Perda Protokol Kesehatan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

Disosialisasikan pula untuk pelanggar disiplin Protokol Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif.

"Sanksi berupa teguran lisan,  tertulis dan denda administrasi sebesar Rp.150.000," ujarnya.

Lalu, ada pula sanksi sosial berupa membersihkan jalan, membersihkan sampah, selokan atau membersihkan fasilitas umum.

Baca juga: Disdukcapil Kapuas Berikan Penghargaan Kepada PNS, Operator & Petugas Pelayanan Terbaik

"Dalam aturannya sanksi sosial selama 30 sampai dengan 60 menit," jelasnya.

Perlu diketahui pula, untuk sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Perda Protokol Kesehatan.

Bisa dikenakan sanksi 1-2 juta dan sanksi penutupan sementara operasional usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

Maka itu, pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat terus taat Protokol Kesehatan. "Bersama cegah penyebaran Covid-19," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved