Breaking News:

Berita Kapuas

Disarpustaka Kapuas Ikuti Pendampingan Pengelolaan Arsip Tindaklanjut Hasil Pengawasan LKD

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka)Kapuas mengikuti kegiatan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Fathurahman
istimewa
Kegiatan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di LKD Kalimantan Tengah. 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kapuas mengikuti kegiatan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

Ini terkait tindaklanjut hasil pengawasan di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Kalimantan Tengah.

"Ya, saya bersama Arsiparis Ahli Muda baru saja mengikuti kegiatan tersebut di LKD Provinsi," kata Kepala Disarpustaka Kapuas, Komari, Selasa (19/10/2021).

Kegiatan ini digelar dalam rangka tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan bagi Pemerintah Daerah (Provinsi,Kabupaten dan Kota).

Baca juga: MUI Kalteng Kunjungan ke Kapuas untuk Monitoring dan Evaluasi Program Kerja

Baca juga: Gunakan Mobil Keliling ADIB, Cara DPMPTSP Kapuas Tingkatkan Pelayanan Perizinan

Baca juga: Tommy Saputra Pimpin Karang Taruna Selat Kapuas Dukung Pengembangan Wisata Pulau Telo

Sesuai surat Deputi Pembinaan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor PK.02.11/2686/2021, Tanggal 23 September 2021.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan oleh Tim Kearsipan Daerah IA, Arsip Nasional RI, dengan Koodinator Sri Wulandari beserta tiga orang Arsiparis.

Komari menjelaskan terdapat beberapa materi pengelolaan arsip dinamis yang merupakan aspek dan unsur wajib dengan memperhatikan empat instrumen pengelolaan arsip dinamis.

"Yaitu  Tata Naskah Dinas (TND), Klasifikasi Arsip (KA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) dan Jadwal retensi arsip (JRA)," tuturnya.

Selanjutnya Pengelolaan Arsip Statis meliputi akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis.

"Sesuai peraturan pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Pasal 84 ayat (1) berbunyi bahwa Arsip statis Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota wajib diserahkan kepada Lembaga kearsipan daerah kabupaten/Kota," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved