Breaking News:

Berita Palangkaraya

UPR-Kejati Kalteng Kerja Sama Cetak Sarjana Hukum Siap Pakai di Dunia Kerja

UPR dan Kejati Kalteng jalin kerja sama meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum UPR yan punya keahlian saat terjun ke dunia kerja

Penulis: Fathurahman | Editor: Dwi Sudarlan
Tribun Kalteng/Faturrahman
Kepala Kejati Kalteng Imam Wijaya 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya (UPR) menjalin kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi kalimantan Tengah.

Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum UPR yang siap pakai atau punya keahlian saat terjun ke dunia kerja.

Upaya peningkatan kualitas sarjana lulusan Fakultas Hukum UPR melalui MoU tersebut ditandatangani oleh pejabat terkait di Kejaksaan Tinggi Kalteng dan UPR.

Nota Kesepahaman Ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Iman Wijaya dan Rektor UPR Andrie Elia.

Baca juga: Kejati Kalteng Gelar Vaksinasi Massal Tahap Dua, Begini Sambutan Antusias Warga Peserta Vaksin

Baca juga: NEWS VIDEO, Rektor UPR Andrie Elia Sebut Benda Khas Adat Dayak Miliki Nilai Artistik Tinggi

Baca juga: KaltengPedia - Kampus Universitas Palangkaraya Kalteng (UPR)

Kesepakatan peningkatan kualitas alumni Fakultas Hukum UPR itu sesuai dengan program peningkatan mutu dan pengembangan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi pada Universitas Palangkaraya, 30 Juni tahun 2021 lalu.

Kerja sama ini difokuskan pada pelayanan hukum atas kegiatan praktik hukum dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Yakni, sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam upaya peningkatan link and match antara lulusan pendidikan tinggi baik soft skills maupun hard skills dengan dunia kerja.

"Kegiatannya dilakukan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah," ujar Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalteng Dodik Mahendra Kamis (7/10/2021).

Dalam kerja sama juga ada praktik hukum program MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini berbeda dengan kegiatan magang biasa yang dilaksanakan berbagai kampus.

"Dalam program praktik hukum pola MBKM jangka waktunya dilaksanakan selama satu semester (enam bulan) dan dimungkinkan untuk diperpanjang hingga satu semester," terangnya.

Mahasiswa yang melakukan aktifitas perkuliahan di tampat praktik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dari sisi persyaratan adalah mahasiswa yang ikut program praktik MBKM harus lulus beberapa mata kuliah dasar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved