Breaking News:

Berita Palangkaraya

Covid-19 di Kalteng, Pemko dan DPRD Palangkaraya Siapkan Perda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Covid-19 di Kalteng, Pemko dan DPRD Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyiapkan Perda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Penulis: Fathurahman | Editor: Dwi Sudarlan
Tribun Kalteng/Faturahman
Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, terkait covid-19 di Kalteng, Pemko dan DPRD Palangkaraya menyiapkan Perda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Covid-19 di Kalteng, Pemko dan DPRD Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyiapkan  Perda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi.

Hingga Rabu (4/8/2021), penyusunan raperda tersebut terus berproses agar segera terbit Perda sebagai dasar hukum penegakan protokol kesehatan untuk memutus penyebarab covid-19.

Walikota Palangkaraya, Fairid Naparin dalam rapat paripurna secara virtual menyambut baik penyusunan  raperda tersebut agar ada dasar hukum dalam penerapan aturan protokol kesehatan. 

Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian jawaban Wali Kota Palangkaraya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Palangkaraya terkait raperda covid-19.

Baca juga: Covid-19 di Kalteng, Kepatuhan Penggunaan Masker Tertinggi tapi Pasien Meninggal Terus Meningkat

Baca juga: Covid-19 di Kalteng, Target Vaksin 250 Orang, Mahasiswa UPR yang Datang 400 Orang

Baca juga: Covid-19 di Kalteng, 1.094 Warga Palangkaraya Jalani Isoman, Satgas Terus Lakukan Pendataan

Fairid Naparin menyampaikan, perda yang disiapkan tersebut, semata-mata untuk kepentingan rakyat, karena produk hukum perda memiliki peran penting bagi masyarakat yang dapat mengubah nilai–nilai sosial masyarakat.

"Salah satunya menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan 5M," ujarnya.

Fairid Naparin juga menegaskan, urgensi pengajuan raperda itu adalah kepastian hukum serta memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Palangkaraya.

"Saat ini penyebaran covid-19 tinggi , sehingga perlu adanya perda," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved