Reshuffle Tinggal Tunggu Waktu, Jokowi dan KH Ma'ruf Amin Sudah Diskusi, Hasto: Juga Ketemu Megawati

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Reshuffle kabinet sepertinya tinggal tunggu waktu karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin untuk berdiskusi, bahkan Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi juga sudah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri.

Santer bereda kabar, reshuffle atau perombakan kabinet dipastikan segera dilakukan Presiden Jokowi untuk mendorong percepatan program pemerintahan saat ini.

Beberapa figur penting telah berbincang dengan Jokowi untuk memastikan perombakan di kabinet.

Figur penting yang diajak diskusi itu antara lain Wapres Kh Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam konfrensi pers secara daring, Senin (12/4) kemarin.

Baca juga: Menristek Bambang Brodjonegoro Pamit Usai DPR Setuju 2 Kementerian Digabung, Pertanda Reshuffle?

Baca juga: Prabowo Subianto Miliki Pasukan Khusus 100 Prajurit Pilihan TNI, Semboyannya Setia dan Berani

Baca juga: Seragam Satpam Berubah Mirip Polisi, Lengkap dengan Pangkat di Pundak, Begini Alasannya

Soal pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan.

"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," sambung Masduki.

Kenmbali soal reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik lagi antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan DPR.

Hal itu tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4) lalu.

Dasco lantas mengatakan surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek; b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

Baca juga: Anak Pemenggal Kepala Ayah Kandung Itu Memilih Bunuh Diri di Dalam Sel Tahanan Polisi

Baca juga: Pria Warga Kapuas DPO Kasus Pencurian Sawit di Kapuas Dibekuk, Senpi Rakitan Terselip di Pinggang

Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto , Sabtu (10/4).

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu.

"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," pungkas Hasto.

Pengamat politik Ujang Komarudin yang juga  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)  menyoroti  sosok yang nantinya akan memimpin kementerian yang digabung dan pembentukan kementerian baru.

Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Mendikbud menurutnya layak menjadi kandidat menteri yang direshuffle.

Sebalilknya, dia menyebut sosok Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat Kemenristek/Kepala BRIN cocok mengemban posisi Mendikbud.

"Soal siapa yang akan menjadi menterinya hasil peleburan tersebut itu tergantung Jokowi. Namun Nadiem layak diganti, karena banyak kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial," jelas Ujang.

"Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi. Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain," lanjutnya.

Jumat (9/4/2021),  Bambang Brodjonegoro pamit sebagai Menristek setelah DPR menyetujui usulan pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud.

Ucapan pamit itu disampaikan Bambang saat berpidato dalam acara Peresmian 'Science Techno Park' di Universitas Hasanuddin, Makassar.

"Saya ingat, kunjungan daerah pertama saya sebagai Menristek adalah ke Unhas. Waktu itu saya membuka joint group meeting Indonesia-Prancis dalam bidang penelitian, didampingi ibu rektor.  Hari ini mungkin akan jadi kunjungan terakhir saya ke daerah sebagai Menristek karena sesuai hasil sidang paripurna DPR tadi, Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Bambang. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Jokowi dan KH Maruf Amin Sudah Bicarakan Reshuffle Kabinet, Hasto Bilang Sudah Temui Megawati