Breaking News:

Berita Nasional

Partai Demokrat Kubu KLB Ditolak Pemerintah, Moeldoko Langsung Dilamar Partai Bintang Reformasi

Partai Demokrat kubu KLB ditolak pemerintah, Moeldoko dilamar Partai Bintang Reformasi (PBR) pimpinan Bursah Zarnubi

kompas.com
Kepala KSP (Kantor Staf Presiden) Moeldoko 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Setelah Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpinnya ditolak pengesahannya oleh pemerintah, Moeldoko dilamar Partai Bintang Reformasi (PBR) pimpinan Bursah Zarnubi.

Tawarain itu muncul usai pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia (Kemenkum HAM) menolak pengesahan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumut yang dipimpin Moeldoko. 

Tawaran tersebut datang dari Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi.

“Saya menantang Pak Moeldoko untuk bergabung bersama kami dan para aktivis muda membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat,” kata Bursah, Kamis (1/4/2021) dini hari.

Baca juga: Mandat Ketua DPD-DPC Jadi Alasan Pemerintah Tolak Sahkan Partai Demokrat Versi KLB Pimpinan Moeldoko

Baca juga: Teroris Milineal Serang Mabes Polri, Bikin Konten Dulu di IG, Chat di Group WA dan Beraksi Sendiri

Baca juga: Ajang Bikin Lelucon dan Ngeprank Orang Lain, Ini Sejarah April Mop dan Perayaan di Berbagai Negara

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) ini juga menyambut baik keputusan pemerintah yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, keputusan yang tegas dan bijaksana ini sangat berdampak positif bagi pembangunan demokrasi di Indoneesia.

"Keputusan pemerintah menolak kepengurusan hasil KLB Demokrat harus kita apresiasi. Kita memandang keputusan ini telah berdampak positif dalam menjaga marwah demokrasi di tanah air," kata Bursah.

Seperti diketahui, pada Rabu 31 Maret 2021, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Dengan demikian maka Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH).

Baca juga: Video Viral di Medsos, Marah Petugas Damkar Terlambat Datang, Warga Mengajak Berkelahi

Oleh karenanya, Bursah berharap kedua kubu yang sempat bersitegang dapat menerima keputusan pemerintah tersebut dengan legawa dan mengakhiri konflik yang terjadi dengan tetap menjaga diskursus publik yang sehat dan beradab.

Halaman
12
Editor: Dwi Sudarlan
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved