Breaking News:

Berita Nasional

Mandat Ketua DPD-DPC Jadi Alasan Pemerintah Tolak Sahkan Partai Demokrat Versi KLB Pimpinan Moeldoko

Tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC menjadi salah satu alasan pemerintah menolak pengesahan Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin Moeldoko

Tribunnews
Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat Versi KLB, Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC menjadi salah satu alasan  pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna H Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, dari hasil verifikasi, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan terkait KLB 5 maret 2021, ditolak," ujar Yasonna, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menuturkan beberapa argumentasi yang mendasari penolakan permohonan.

Pertama, Kemenkum HAM merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Dengan demikian, Yasonna mengatakan, Kemenkum HAM tidak berwenang untuk menilai soal perubahan AD/ART yang diajukan kubu KLB.

Untuk itu, Yasonna mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan apabila masih merasa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.

"Argumen-argumen tentang AD/ART tersebut yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang, kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," kata dia.

Baca juga: Kirim ke Keluarga dan Teman Lewat Medsos, 40 Ucapan Selamat Puasa dan Mohon Maaf Jelang Ramadhan

Baca juga: Edaran PP Muhammadiyah: Tarawih Boleh di Rumah atau Masjid dengan Syarat, Bukber Tidak Dianjurkan

Baca juga: Video Viral di Medsos, Marah Petugas Damkar Terlambat Datang, Warga Mengajak Berkelahi

"Jika pihak KLB merasa bahwa AD/ART itu tidak sesuai dengan UU partai politik, silakan gugat ke pengadilan," ucap Yasonna.

Dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), Moeldoko ditunjuk sebagai ketua umum.

Halaman
12
Editor: Dwi Sudarlan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved