Berita Nasional

Mandat Ketua DPD-DPC Jadi Alasan Pemerintah Tolak Sahkan Partai Demokrat Versi KLB Pimpinan Moeldoko

Tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC menjadi salah satu alasan pemerintah menolak pengesahan Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin Moeldoko

Editor: Dwi Sudarlan
Tribunnews
Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat Versi KLB, Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC menjadi salah satu alasan  pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna H Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, dari hasil verifikasi, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan terkait KLB 5 maret 2021, ditolak," ujar Yasonna, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menuturkan beberapa argumentasi yang mendasari penolakan permohonan.

Pertama, Kemenkum HAM merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Dengan demikian, Yasonna mengatakan, Kemenkum HAM tidak berwenang untuk menilai soal perubahan AD/ART yang diajukan kubu KLB.

Untuk itu, Yasonna mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan apabila masih merasa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.

"Argumen-argumen tentang AD/ART tersebut yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang, kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," kata dia.

Baca juga: Kirim ke Keluarga dan Teman Lewat Medsos, 40 Ucapan Selamat Puasa dan Mohon Maaf Jelang Ramadhan

Baca juga: Edaran PP Muhammadiyah: Tarawih Boleh di Rumah atau Masjid dengan Syarat, Bukber Tidak Dianjurkan

Baca juga: Video Viral di Medsos, Marah Petugas Damkar Terlambat Datang, Warga Mengajak Berkelahi

"Jika pihak KLB merasa bahwa AD/ART itu tidak sesuai dengan UU partai politik, silakan gugat ke pengadilan," ucap Yasonna.

Dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), Moeldoko ditunjuk sebagai ketua umum.

KLB digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kubu kontra-AHY telah menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan partai hasil KLB ke Kemenkum HAM.

Sementara, AHY juga sudah menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan penyelenggaraan KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan pemerintah.  

Ditambahkan Menko Polhukam Mahfud MD, dengan ditolaknya permohonan disahkannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang,  Sumatera Utara oleh Kemenkum HAM maka persoalan kekisruhan ditubuh partai berlambang mercy tersebut telah selesai dari sisi hukum administrasi negara.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat, di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai,," kata Mahfud.

Adapun urusan lainnya seperti mengenai polemik AD/ART, dan lain-lain bukan  ranah pemerintah lagi. (*)

Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko 

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved