Breaking News:

Berita Pendidikan

Guru Honorer Boleh Melamar, Begini Penjelasan Lengkap BKN Soal Perekrutan 1 Juta Guru PPPK di 2021

Perekrutan untuk memenuhi kekurangan guru, pemerintah berencana melakukan rekrutmen 1 juta guru PPPK. Begini penjelasan BKN

Editor: Anjar
BANJARMASIN POST GROUP/AYA SUGIANTO
Suasana belajar di SD Sungai Lulut 4, Banjarmasin beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan merekrut 1 juta guru lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perekrutan dengan skema PPPK ini juga akan diterapkan untuk total 147  jabatan fungsional aparatur sipil negara (ASN).

Berikut ini penjelasan lengkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dalam jumpa pers virtual Selasa (5/1/2021) pagi.

Perekrutan untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi di banyak daerah, pemerintah berencana melakukan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Baca juga: Ini Daftar Harga iPhone Terbaru Januari 2021 di iBox Indonesia : iPhone 7 Plus 32GB Rp 5,7 Jutaan

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Rabu 6 Januari 2021 : Virgo Awasi Berat Badan, Leo Jangan Buang Waktu

Kesempatan ini terbuka bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK.

Hal ini telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) di tahun 2021.

Adapun sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor menyerahkan penghargaan kepada guru berdedikasi dan berprestasi di momen upacara peringatan HGN dan HUT ke 73 PGRI tingkat Kabupaten Kapuas
Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor menyerahkan penghargaan kepada guru berdedikasi dan berprestasi di momen upacara peringatan HGN dan HUT ke 73 PGRI tingkat Kabupaten Kapuas (Dok humas)

Dengan demikian setiap program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil (outcomes) terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut.

Disebutkan Bima, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan Pegawai ASN (State Civil Apparatus) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/PNS (Civil Servants) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (Government Workers).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved