Pemkab Tala Kalsel Ancam Bongkar Pelaihari City Mall

Akhirnya pihaknya banding ke gubernur dan karena tidak ada juga balasan, lalu terpaksa melakukan gugatan TUN atas penyegelan tersebut..

Pihaknyai juga meminta perlindungan hukum ke Menkopolhukam terkait ketidakpastian hukum. Antara lain lahan yang dimiliki dan telah bersertifikat namun dikatakan lahan pemerintah.

Padahal lahan itu bukan didapat pinjam pakai dari pemerintah namun melalui pembebasan lahan kepada masyarakat. Itu semua ada buktinya serta diperkuat adanya putusan pengadilan.

"Hibah lahan dari kami untuk RSUD Hadji Boejasin dangan pejabat sebelumnya juga tidak diakui oleh Pemkab Tala, dan lain-lain yang sangat memojokkan kami," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu kepada wartawan, Bupati Tala H Sukamta menegaskan penyegelan telah sesuai mekanisme. Penyegelan dinyatakan bersifat sementara hingga pihak pengembang menyelesaikan IMB PCM. (Tribunkalteng.com/idda royani)