Kalteng Kita

Berturut-turut dalam 5 Tahun, Lima Pemkab dan Pemprov Kalteng Raih Opini WTP dari Pemerintah Pusat

Hampir seluruh Pemda lingkup Kalimantan Tengah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerin

Berturut-turut dalam 5 Tahun, Lima Pemkab dan Pemprov Kalteng Raih Opini WTP dari Pemerintah Pusat
humas Pemprov Kalteng
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, saat memantau pelabuhan laut Bahaur Pulangpisau, Kalteng. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalteng sebagai Peraih Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018 dan Peraih Opini WTP Selama 5 Tahun
berturut-turut.

Pemberian penghargaan tersebut, diberikan oleh Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan III Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan, Rabu (16/10/2019) di Aula Gedung Bappeda Jalan Diponegoro nomor 60 Palangkaraya.

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran mewakili Kementerian Keuangan RI menyerahkan penghargaan kepada kepada Bupati dan Wali Kota di Kalteng, yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Kita masih harus terus bersinergi dan berupaya untuk meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ada dua jenis penghargaan yang diberikan, pertama penghargaan kepada Pemda yang meraih opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 dan yang kedua penghargaan Pemda yang meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun berturut-turut.

Hampir seluruh Pemda lingkup Kalimantan Tengah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, hanya Kabupaten Seruyan, yang belum meraih WTP.

Sedangkan Pemda yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemda Kabupaten Barito Utara, Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemda Kabupaten Sukamara.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Ratih Hapsari Kusumawardani selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah wujud dari upaya maksimal seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

"Tentu dengan selalu memperhatikan ketentuan perundangan dan menjaga kehati-hatian untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik," ujarnya.

Di samping itu, perolehan opini WTP tersebut tentu tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki informasi yang berkualitas atau kecukupan pengungkapan, namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai di masing-masing institusi.

(Tribunkalteng.com / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved