Tak Bisa Perpanjang SIM sampai Paspor, Ini Sanksi Bagi Penunggak Iuran BPJS

Di tengah rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iura

Tak Bisa Perpanjang SIM sampai Paspor, Ini Sanksi Bagi Penunggak Iuran BPJS
KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah
Perugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani masyarakat di kantor yang terletak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (24/11/2017). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Menghadapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal 2020, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran.

Ketika membutuhkan pelayanan publik, mereka yang tidak rutin memenuhi kewajibannya membayar iuran BPJS Kesehatan bakal mendapat sanksi bakal kesulitan melakukan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Besaran Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Warga Miskin Tetap DIbayarkan Pemerintah

Liga Italia - Pelatih AC Milan Dipecat, Ini Perbandingan Catatan Rekor Giampolo Versus Solskjaer

Hubungan Terlarang Kakak dan Adik Kandung di Kaltim, Kini Hamil 5 Bulan

Melalui regulasi instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Maka, apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik, seperti memperpanjang SIM tapi masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.

x

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris terlihat menyambangi Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). (KOMPAS.com/Devina Halim)

Namun, Fachmi menyampaikan bahwa tidak ada satu pun sanksi tersebut yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang.

Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved