Kabar Kalimantan

Aksi Kaltim Bersatu di Samarinda, 24 Pelajar Diamankan TNI dan Polisi

Selain itu, para pelajar yang masih berusia remaja ini dikhawatirkan mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya dapat menimbulkan tinda

TribunKaltim.Co/Cahyo W Putro
Sebanyak 27 massa aksi AKB, Aliansi Kaltim Bersatu ditangkap aparat TNI dan Polisi pada Senin (30/9/2019) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Hari Senin (30/9/2019) aksi unjuk rasa kembali terjadi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk mengantisipasi tindak represif, Kapolres Berau, AKBP Pramuja Sigit Wahono, tadi pagi melakukan pemeriksaan senjata api seluruh personelnya.

Nah, Kapoltres Berau, ABP Pramuja Sigit Wahono melalui Paur Humas Polres Berau, Ipda Lisinius Pinem kepada Tribunkaltim.Co mengatakan, setelah pemeriksaan kondisi senjata api, senjat-senjata tersebut seluruhnya disimpan di gudang.

“Jadi perintah pak Kapolres, tidak ada satu pun anggota kami yang membawa senjata api untuk pengamanan aksi unjuk rasa,” kata Lisinius Pinem.

Menurutnya, perintah untuk menyimpan senjata api di dalam gudang tersebut, untuk menghindari tindakan represif kepada para pengunjuk rasa.

“Namanya aksi unjuk rasa, kadang ada pihak yang menyulut emosi.

Namanya juga manusia, karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Maka seluruh anggota Polres Berau yang mengamankan unjuk rasa dilarang membawa senjata api,” tegasnya.

Termasuk penggunaan senjata dengan peluru karet dan peluru hampa sekalipun, juga dilarang dibawa bertugas.

Menurut Lisinius Pinem, larangan membawa senjata api ini hanya berlaku pada hari Senin (30/9/2019) ini saja, selama aksi unjuk rasa berjalan tertib.

Sekadar diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa, sebagai bentuk solidaritas mahasiswa yang melakukan aksi serupa di berbagai daerah.

Aspirasi yang disampaikan pun tidak jauh berbeda dnegan unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Bupati pada hari Rabu (25/9/2019) lalu.

Mereka menyuarakan keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan juga melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Untuk mencegah aksi yang tidak terkendali, pada hari Jumat (27/9/2019) kemarin, Polres Berau juga menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah tingkat SMA sederajat, guna memastikan tidak ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved