Ada Istana Negara dan Sejumlah Fasilitas Dibangun 2021 di Ibu Kota Baru, Kalteng Atau Kaltim?

Presiden Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)
Hal itu dikatakan Jokowi setelah meninjau langsung kawasan Bukit Soeharto yang menjadi salah satu calon lokasi ibu kota negara, Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (7/5/2019).

"Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung, kebetulan ini berada di jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kalau kita lihat, Balikpapan ada airportnya, dan Samarinda ada airport," ujar Jokowi. 

Menurut Jokowi, telah adanya dua bandara tersebut, maka pemerintah nantinya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pembangunan bandara. 

"Pelabuhan juga sudah ada, artinya itu akan lebih menghemat biaya," kata Jokowi. 

Dalam pembangunan ibu kota baru, kata Jokowi, pemerintah juga harus melihat faktor lain seperti sosial-politik, dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut. 

"Semuanya masih dikalkulasi, semuanya masih dihitung tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan, saya bicara apa adanya soal fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol," paparnya.

Kunjungan Jokowi ke Kaltim di temani Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Bambang menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan ibu kota baru minimum 40 ribu hektare dan tanah yang tersedia di Kalimantan Timur sekitar 80 ribu hektare. 

"Di Kaltim banyak menguntungkannya tapi nanti kita lihat finalnya," ucap Bambang di tempat yang sama. 

Setelah meninjau Kaltim, Jokowi dan rombongan kembali ke Bandara untuk terbang ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam rangka meninjau lokasi alternatif ibu kota negara. 

Tiga Hal yang Perlu diperhatikan seputar pemindahan Ibu Kota : 

Jika Pindah, Ibu Kota di Luar Jawa

Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Presiden Jokowi memiliki tiga opsi terkait hal itu.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta dengan memindahkan seluruh kantor-kantor pemerintahan di sekitaran Monumen Nasional dan Istana.

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan syarat jarak sekitar 50 hingga 70 Kilometer dari Jakarta.