Rencana Revisi UU Tipikor, KPK Rekomendasikan Koruptor Dihukum Mati

Dijelaskannya, memang saat ini dalam undang-undang terdapat hukuman mati bagi para koruptor.

Rencana Revisi UU Tipikor, KPK Rekomendasikan Koruptor Dihukum Mati
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung KPK 

TRIBUNKALTENG.COM, KUPANG - Rekomendasi agar para pelaku korupsi alias koruptor dihukum mati, diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Rekomendasi dari KPK akan diberikan kepada pihak DPR jika ada revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati, saat sesi diskusi dalam Stakeholder Forum di Hotel On The Rock Jln Timor Raya Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (21/3/2019).

21 TKI Divonis Hukuman Mati, Dua Tinggal Menunggu Eksekusi

Hari Ini Timnas Indonesia Incar Kemenangan Perdana Kontra Thailand di Kualifikasi Piala Asia U-23

"Dari KPK sebetulnya kami sepakat kalau ada revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 juncto 20 tahun 2001 kami perlu rekomendasikan untuk DPR."

"Hukuman tertinggi adalah hukuman mati," jelas Roro.

Dijelaskannya, memang saat ini dalam undang-undang terdapat hukuman mati bagi para koruptor.

Namun, terdapat dua syarat pemberlakuan hukuman mati tersebut.

Syarat pertama, kata Roro, jika mengkorupsi dana bantuan kemanusiaan.

"Kalau misalnya kemarin di Lombok (Provinsi NTB) ada gempa terus kemudian ada yang mengkorupsi atau tsunami Aceh dan kemudian dana kemanusiaannya dikorupsi bisa diganjar hukuman mati," contohnya.

c
Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati ketika diwawancarai awak media di Hotel On The Rock Jln Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (21/3/2019). (POS-KUPANG.COM/Gecio Viana)

Lebih lanjut, syarat kedua, tindak pidana korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan perang.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved