Sumpah, Tak Ada Permainan
meskipun meraih WTP, bukan berarti daerah tersebut tidak memiliki permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan aset.
Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Halmien
lihat foto
“Jadi Tanahbumbu ini lengkap. Kami bertekad akan semaksimal mungkin terus memperbaiki dan mempertahankan opini WTP, kalau bisa seumur hidup,” katanya.
Lain lagi di Banjarmasin. Opini WTP sempat terkendala oleh tidak kunjung beresnya permasalahan aset Terminal Induk Kilometer 6. Apalagi pernah terjadi pengelolaan keuangan ganda antara Pemko Banjarmasin dan Pemko Kalsel. Kini, ucap Sekdako Banjarmasin, Zulfadli Ghazali, permasalahan itu telah selesai. Pemprov telah menghibahkannya kepada pemko.
Kabarnya juga terkendala oleh sekolah-sekolah yang belum besertifikat? Zulfadli membenarkan. Tetapi dia langsung menegaskan permasalahan itu juga sudah diselesaikan sehingga mendapat opini WTP.
“Pemko sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan aset-aset yang belum bersertifikat,” ujar dia.
Opini WTP memang menjadi idaman pemda. Penilaian itu secara sekilas menunjukkan sudah beresnya laporan keuangan suatu daerah. Karena itu, setiap pemda selalu berusaha mendapatkannya. Seperti Pemkab Tapin misalnya. Untuk 2013, mereka belum mendapatkan penilaian tersebut.
Padahal, menurut Sekdakab Tapin Rakhmadi, mereka sudah bekerja keras. Disadari dia, masih ada permasalahan aset yang belum beres. “Kami terus berusaha membenahinya. Saat ini sudah mencapai 85 persen, sisanya akan selesai dalam waktu tiga bulan ke depan, “ kata dia.
Diungkapkan Rakhmadi, permasalahan aset itu muncul karena banyak lahan milik Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang belum dicatat atau didokumentasikan secara baik.
“Aset tanah yang saat ini dalam proses menuju sertifikat itu sekitar 200 persil. Selain lahan, juga masalah buku paket dan alat peraga di Disdik yang jumlahnya sangat banyak. Demikian pula jembatan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dalam waktu tiga bulan ke depan, semua akan beres,” tegasnya.
Hingga malam tadi, BPK Perwakilan Kalsel belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi ke kantornya, Banjarbaru, penerima tamu mengatakan sang Humas Iwan FN tidak berada di kantor. Saat beberapa kali dihubungi dan dikirimi SMS, ponselnya selalu tidak aktif. Ketika hendak menemui kepala BPK Kalsel, penerima tamu menegaskan harus lewat humas dulu.
