Sumpah, Tak Ada Permainan

TRIBUN KALTENG.COM, PELAIHARI - “Tidak ada permainan. Kami berani bersumpah,” kata Darmin. Ketua Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tanahlaut (DPPKA Tala) itu menegaskan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) benar-benar hasil kerja keras.

Pada 2013, Tala memang meraih WTP setelah sejak 2008 hingga 2013, BPK selalu memberi ‘nilai’ WDP (wajar dengan pengecualian) terkait upaya pemkab setempat mengelola keuangan dan aset. Dugaan terjadinya ‘permainan’ pun menyeruak.

Apalagi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemberian opini WTP dari BPK Perwakilan Kalsel kepada sejumlah kabupaten dan kota, tidak rasional. Pasalnya, menurut FITRA, verifikasi yang dilakukan tim BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hanya sekitar 20 persen.

“Kami menjamin, berani bersumpah bahwa tidak ada permainan. Selama ini kinerja BPK profesional,” tegas Darmin di Pelaihari, kemarin.

Menurut dia, meskipun meraih WTP, bukan berarti daerah tersebut tidak memiliki permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan aset. Untuk Tala, selama ini yang menjadi penghambat merain opini WTP adalah masalah aset. “Pada 2012 lalu, masalah aset PD AUMB  

(Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri) yang menjadi kendala. Namun pada 2013 sudah diselesaikan,” ujar Darmin.

Seperti diwartakan BPost edisi kemarin, untuk tahun anggaran 2013 ada beberapa daerah yang mendapat opini WTP. Selain Tala, adalah Banjarmasin, Tanahbumbu (Tanbu), Banjar, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Hulu Sungai Tengah (HST). Selain itu Pemprov Kalsel.

Keyakinan tidak ada permainan juga diucapkan Ketua DPRD Tala, Ahmad Yani. “Kami meyakini ini adalah hasil kerja keras pemkab. Tahun 2012 memang ada kendala soal aset PD AUMB. Pada 2013, sudah beres, tinggal menunggu pengesahan pailitnya PD AUMB,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menyerukan kepada warga Kalsel untuk lebih ketat mengawasi kinerja BPK dan tidak bangga apabila pemerintah daerahnya mendapatkan opini WTP.

“Karena sudah bukan rahasia umum lagi. Ada kecurigaan terjadinya jual beli opini audit untuk menutup tindak korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Opini WTP itu diduga justru menutupi terjadinya penyimpangan dalam pengelola anggaran,“ tegasnya.

Tak hanya Uchok, Ketua Komisi I DPRD Tanbu, Surinto bahkan mempertanyakan pemberian opini WTP untuk daerahnya. Pasalnya, dia menilai masih ada permasalahan terkait aset yang belum diselesaikan oleh Pemkab Tanbu.

Contohnya, aset seperti Bandara Bersujud. Lahannya masih milik Kemenakertrans. Tetapi, saat ini sedang dilakukan pembangunan hanggar dan ruang tunggu penumpang. “Kok bisa mendapatkan opini WTP atau maksudnya wajar tanpa pemeriksaan,” katanya.

Menanggapi itu, Kabag Aset Sekda Tanbu Andrianto Wicaksono menilai sebagai hak Surinto.

Tetapi dia mempertanyakan masalah bandara yang dicontohkan. “Kalau dikomentari DTP itu  wajar karena tanpa pemeriksaan itu asumsi. Dan masalah bendara, itu adalah kekayaan aset yang dipisahkan,” tegas dia.

Dikatakan Adrianto, sebelum mendapatkan WTP untuk laporan keuangan 2013, Tanbu mendapat beragam opini, baik itu WDP, Disclaimer dan Tidak Wajar.