Kabar Haji

Iklan Umroh Belasan Juta Rupiah, Ustadz Giffary: ''Apa Menunggu Sampai Ada Korban?''

Saat itu, Ustadz Gifari berbicara di hadapan para senator dari Komite III DPD RI yang melakukan pertemuan dengan sejumlah

Iklan Umroh Belasan Juta Rupiah, Ustadz Giffary: ''Apa Menunggu Sampai Ada Korban?''
tribunkalteng.com/khaitami
Ustadz Ahmad Giffari 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Telantarnya calon jamaah umroh akibat biaya murah, beberapa kali menggegerkan negeri ini.

Bahkan beberapa pengelola travel umroh, kini harus berhadapan dengan hukum karena dinikai menimbulkan kerugian bagi calon jamaah.

Kondisi ini pula yang menimbulkan kalangan pengusaha travel di Kalteng. Apalagi persoalan itu secara langsung berkaitan dengan kepercayaan calon jamaah.

Baca: 4 Gempa Guncang Sumba Timur NTT, BMKG Soal Potensi Tsunami

Baca: Kabar Tsunami Merebak, Ratusan Warga Sarangtiung Kotabaru Sempat Eksodus

Baca: Lumpu Keluar dari Perut Bumi, Warga Petobo Seperti Mau Kiamat

"Ada travel yang buat iklan atau selebaran dengan memasang tari Rp 17-18 juta. Padahal kita tahu, ketentuannya biaya umroh paling sedikit Rp 20 juta," ujar pengusaha travel haji dan umroh di Palangkaraya Ustadz Ahmad Gifari.

Saat itu, Ustadz Gifari berbicara di hadapan para senator dari Komite III DPD RI yang melakukan pertemuan dengan sejumlah pengambil kebijakan penyelenggaraan haji di Palangkaraya, Selasa (2/10/2018).

Menurut Giffari, perlu ada tindakan yang harus dilakukan pihak berwenang atas hal tersebut sebelum jatuh korban seperti pada beberapa kasus yang telah ada.

"Kenapa dibiarkan? Jangan tunggu laporan sebelum ada yang tertipu," timpal Ustadz Gifari.

Dia juga menyentil kebijakan pemerimtah yang selama ini dinilai masih belum mempermudah calon jamaah haji plus. Seperti pelaporan calon jamaah haji plus  (SSPH) yang harus dilakukan ke Jakarta atau Surabaya.

"Padahal jika entri bisa dilakukan di provinsi tempat jamaah berasal akan lebih mudah," kata dia.

Wakil Ketua Komite IIi DPD RI Delis Jukkarson, pada kesempatan itu menyambut baik usulan pengusaha travel. Terlebih, hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan para calon jamaah dalam melaksanakan ibadah.

"Kami sudah minta Kemenag agar melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan travel yang seperti itu," kata Delis. (TRIBUNKALTENG.COM/mustain khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help