Warung Makan Kedapatan Menggunakan Elpiji 3 Kg, Ini yang Terjadi

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN – Langka dan mahalnya gal eliji 3 kilogram, Pemko Banjarmasin bersama PT Pertamina Sales Area Banjarmasin melakukan razia ke beberapa warung dan rumah makan di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Senin (17/9) sore.

Hasilnya, beberapa warung makan yang seharusnya menggunakan gas nonsubsidi kedapatan menggunakan gas elpiji berukuran tiga kilogram yang bukan peruntukkannya.

Dua rumah makan kedapatan menggunakan tabung gas elpiji tiga kilogram untuk warga miskin itu sebanyak tiga tabung per hari.

Baca: Gas elpiji Mahal, Warga Banjarmasin Rela Antre Berjam-jam

Baca: Nilai Tukar Rupiah Rp 14.915 per Dolar, Impor BBM Picu Defisit Rp 24 Triliun

Baca: Jangan Asal Daftar CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id, Ini Sembilan Syarat Wajib Dipenuhi!

Jika dihitung per bulan maka mencapai 90 tabung untuk satu warung.

Angka itu jelas bukan angka main-main.

Mengingat tabung elpiji tiga kilogram sempat langka dan mahal di Banjarmasin.

Harga eceran tertinggi gas yang harusnya Rp 17.500 per tabung sempat mencapai Rp 45 ribu.

Richard, satu pengelola rumah makan yang kedapatan menggunakan elpiji 3 kilogram, sempat bersikeras pada petugas tak ingin mengganti tabung elpiji 3 kilogram.

Dia berdalih, pemilik rumah makan sedang berada di luar daerah.

Alasan lain, tabung elpiji yang ada di dapur bukan miliknya, tapi milik penjual yang mengantar ke rumah makan.

“Yang mengantar itu warung saja. Saya tidak ingin repot. Satu tabung saya beli Rp 33 ribu terbaru ada Rp 27 ribu per tabung. Dalam sehari kami mengonsumsi tiga tabung. Jadi kalau habis nanti diantar lagi,” ucapnya.

Menurut dia, usahanya masih baru dan kecil, dan belum bisa berganti ke tabung nonsubsidi.

“Kalau diganti bagaimana ini tabung orang semua,” dalihnya.

Adu mulut sempat terjadi antara petugas Bagian Ekonomi Setdako Pemko Banjarmasin, PT Pertamina, dan Richard.

Lily Dwiyanti, Kabag Ekonomi Setdako Banjarmasin pun mewarning jika Richard masih bersikeras tak ingin mengganti tabungnya dengan tabung nonsubsidi, pihaknya berwenang mencabut izin usaha perdagangan.