Walko Palangka Raya Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Pastikan Data Aman dan Rahasia

Ringkasan Berita:

1. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.
2. Di Kota Palangka Raya, pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
3. Pendataan yang dilakukan BPS bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara lebih akurat.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pendataan ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Di Kota Palangka Raya, pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.

Baca juga: Promo Murah Besok 6 Juni 2026 Alfamart dan Indomaret, Garam dan Santan Harga cek

Baca juga: Prediksi Harga Emas Besok 6 Juni 2026, Cek Antam, Galeri24 dan UBS

Baca juga: Kerap Turun Aksi di Kalteng, Afan Safrian Ungkap Alasan Terus Menyuarakan Isu Publik

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS akan mendatangi rumah maupun lokasi usaha untuk menghimpun data aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, Fairid meminta warga dan pelaku usaha tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang diperlukan selama proses pendataan berlangsung.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data yang disampaikan kepada petugas resmi BPS karena kerahasiaannya dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau itu memang dari BPS resmi, artinya itu memang resmi dari negara. Data pribadi yang perlu dirahasiakan tentu dirahasiakan," ujar Fairid, Jumat (5/6/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat memastikan petugas yang melakukan pendataan merupakan petugas resmi BPS dengan identitas yang jelas.

Warga tidak perlu sungkan meminta petugas menunjukkan tanda pengenal maupun surat tugas sebelum memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Dilihat tanda pengenalnya. Dari mana? Dari BPS. Oh iya, ini benar, ini memang resmi," katanya.

Fairid menegaskan pendataan yang dilakukan BPS bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara lebih akurat.

Karena itu, data yang dikumpulkan digunakan untuk kebutuhan statistik dan penyusunan basis informasi ekonomi, bukan untuk kepentingan lain di luar kegiatan pendataan.

Ia mengajak masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur agar kondisi ekonomi yang sebenarnya dapat tergambar melalui hasil sensus.

Menurut Fairid, data yang diperbarui melalui sensus dapat membantu pemerintah melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya sehingga kebijakan maupun program yang disusun ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.