Program Pangan Kalteng Belum Optimal, Gubernur Agustiar Akui Kekurangan SDM dan Opsi Transmigrasi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pelaksanaan program ketahanan pangan nasional di Kalimantan Tengah pada 2025 dinilai belum berjalan optimal. 

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengakui adanya ketidakseimbangan antara pembukaan lahan dan realisasi tanam dalam program cetak sawah rakyat.

“Program Presiden RI Prabowo Subianto di Kalimantan Tengah ini yang paling besar tentang pangan. Tahun 2025 kemarin 30 ribu, olah lahan bisa 17 ribu hektare, yang bisa ditanam baru 7 ribu hektare. Tidak balance,” ujar Agustiar dalam sambutannya di Wisuda Daerah UT Palangka Raya, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila lahan yang telah dibuka tidak segera dimanfaatkan.

“Harusnya cetak sawah rakyat ini antara olah lahan dan menanam harus balance supaya tidak rusak,” tegasnya.

Agustiar mengakui, salah satu kendala utama dalam optimalisasi program pangan ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). 

Pemerintah daerah kesulitan mencari tenaga kerja untuk menggarap lahan pertanian yang sudah dibuka.

“Karena tidak ada tenaganya. Sana-sini mencari tenaga kerja untuk itu tidak ada,” katanya.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung kembali isu transmigrasi sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pertanian. Namun ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya.

“Transmigrasi tidak boleh masuk, saya pikir ada alasannya juga kenapa transmigrasi itu tidak boleh masuk. Tapi ini menurut saya pribadi, bukan selaku gubernur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kalimantan Tengah memiliki ratusan kawasan permukiman yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. 

Bahkan, menurutnya, sebagian wilayah tersebut hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

“Di Kalimantan Tengah ini ada kurang lebih 300 kawasan, semenjak atau bahkan sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Begitu juga sampai merdeka masih belum ada listrik, tapi sekarang sudah kami atasi dengan tenaga pembangkit listrik,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai sejumlah kawasan transmigrasi memiliki sistem yang lebih terintegrasi, termasuk fasilitas pendidikan yang lengkap dan telah tersertifikasi, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

“Nah faktor-faktor itulah. Makanya kita mengupayakan kalau bisa transmigrasi berjalan, tapi dengan syarat,” ujarnya.