Akses Putus Akibat Longsor, DPRD Soroti Penanganan Kawasan Bantaran Sungai Kahayan

Ringkasan Berita:

1. Akses jalan papan di kawasan bantaran Sungai Kahayan, tepatnya di Jalan Datah Rami, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya.
2. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai situasi tersebut perlu disikapi secara serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga.
3. Syaufwan menilai kewaspadaan warga bantaran sungai perlu terus ditingkatkan seiring kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan, guna mengurangi risiko lanjutan.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Terputusnya akses jalan papan di kawasan bantaran Sungai Kahayan, tepatnya di Jalan Datah Rami, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kerentanan permukiman di tepi sungai, terutama di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.

Akses warga terputus setelah longsor bantaran sungai menyebabkan struktur jalan papan ambruk ke bawah, sehingga mobilitas masyarakat di kawasan tersebut terganggu.

Baca juga: Polsek Pahandut Gencarkan Patroli Cegah Balap Liar Jelang Ramadhan

Baca juga: Diskominfosantik Pastikan Seluruh Pelayanan Publik di Kalteng Terfasilitasi Internet

Baca juga: Kupas Novel Patah Hati Tan Malaka, Karya Iput Alumni Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai situasi tersebut perlu disikapi secara serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga.

“Kalau akses sudah terputus dan tanah di bantaran masih labil, maka potensi dampak lanjutan harus benar-benar diantisipasi. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).

Syaufwan menegaskan kawasan bantaran sungai termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya saat musim hujan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengamanan area terdampak, termasuk pembatasan aktivitas di titik-titik yang dinilai tidak stabil.

Ia juga meminta agar hasil peninjauan dan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya dijadikan rujukan teknis utama dalam menentukan langkah penanganan, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lapangan.

Menurutnya, penanganan awal tidak boleh berlarut-larut, terutama dalam memastikan akses warga tetap tersedia. 

Jika jalur utama belum memungkinkan digunakan, pengaturan akses sementara atau jalur alternatif dinilai perlu agar aktivitas masyarakat tidak terhenti.

Selain itu, Syaufwan menilai kewaspadaan warga bantaran sungai perlu terus ditingkatkan seiring kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan, guna mengurangi risiko lanjutan.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kota Palangka Raya memandang perlu adanya evaluasi penataan kawasan bantaran Sungai Kahayan, khususnya terkait permukiman, agar risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.