Selain di DPR, demo juga berlangsung di wilayah Gambir, tepatnya di sekitar Pos Polisi Merdeka Barat. 

Demonstrasi tersebut digelar oleh Gerakan Rakyat untuk Damai bersama beberapa elemen massa lainnya.

 Untuk pengamanan, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan kekuatan personel gabungan yang mencapai 5.999 personel untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan aksi berlangsung tertib. 

Kabarnya tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Pelopor Penerus Reformasi sebagai berikut :

1. Kami menolak dengan tegas istilah Reformasi Polri sebab menurut hemat kami Polri butuh penguatan sistem (restoratif) bukan perombakan total (reformatif).

2. Kami meminta Presiden agar tidak membentuk tim Reformasi Polri untuk kinerja pengawasan kepolisian cukup dengan Presiden memberikan penguatan dari sisi regulatif kepada Kompolnas untuk mengawasi kinerja kepolisian.

3. Kami mengusulkan agar Kompolnas saja sebagai _ad hoc_ yang mengawasi kinerja kepolisian diperkuat dari sisi regulasi normatif kelambagaan, kinerja dan penambahan aparatur sipil dalam pengawasan kinerja kepolisian.

4. Kami meminta komisi III DPR-RI segera membahas RUU KUHP dan Memberikan batasan penyilidikan dan penuntutan antara kinerja Kepolisian & Kejaksaan.

5. Kami mendesak agar RUU Kepolisian segara dibahas dan disahkan jadi UU.

6. Kami dengan tegas menyampaikan agar supermasi sipil sebagai syarat mutlak demokrasi tidak lagi di acak acak oleh pemerintah saat ini.

Reaksi IPW

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa usulan tim reformasi Polri lebih baik diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, saat ini lebih penting untuk membentuk tim independen untuk menginvestigasi kerusuhan demonstrasi pada Agustus 2025, ketimbang tim reformasi Polri.

 "Mengenai tim reformasi kepolisian kita serahkan saja sama presiden. Urgensinya di mana. Tapi dahulukan dulu tim pencari fakta kasus kerusuhan Agustus 2025," ujar Sugeng saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/9/2025).

Ia melanjutkan, usulan tim reformasi Polri merupakan sesuatu yang baik, tetapi untuk direalisasikan pada saat ini belumlah tepat.

Saat ini, Sugeng melihat bahwa pembentukan tim independen ataupun tim gabungan pencari fakta (TGPF) demo Agustus 2025 lebih urgen.