Kesiapsiagaan BPBD Kotim Hadapi Karhutla dan Kekeringan, Risiko Tinggi Teluk Sampit jadi Fokus

Ringkasan Berita:

• Wilayah pesisir seperti Teluk Sampit kerap menghadapi ancaman ganda saat musim kemarau tiba lahan mengering dan sumber air mulai berkurang.
• Oleh karena itu BPBD Kotim sudah melakukan dan perkuat kesiapsiagaan penanganan keduanya.
• Tak hanya fokus pada karhutla, BPBD juga mulai mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi kekeringan menjelang musim kemarau 2026, BBPBD Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan dari tingkat paling bawah.

Langkah itu diawali dari wilayah yang dinilai paling rawan.

Kepala BPBD Kotim Multazam mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembaruan data sekaligus pertemuan internal bersama Kecamatan Teluk Sampit.

“Per hari ini kami melakukan update, termasuk pertemuan internal dengan Kecamatan Teluk Sampit merupakan daerah risiko tinggi,” ujar Multazam, Senin (27/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BPBD tidak berjalan sendiri. 

Sejumlah pihak dilibatkan untuk menyatukan langkah sejak dini, mulai dari aparat kecamatan, kepala desa hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kami sudah berkolaborasi dengan aparat kecamatan, kepala desa, serta tiga perusahaan HTI di sana untuk membangun komitmen bersama dalam penanggulangan ancaman kebakaran,” jelasnya.

Upaya ini menjadi penting, mengingat wilayah pesisir seperti Teluk Sampit kerap menghadapi ancaman ganda saat musim kemarau tiba lahan mengering dan sumber air mulai berkurang.

Tak hanya fokus pada karhutla, BPBD juga mulai mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih.

“Kami juga menyampaikan terkait ancaman kekeringan. Mudah-mudahan bisa kita tanggulangi dengan pembuatan sumur-sumur artesis,” katanya.

Di beberapa wilayah, kondisi air tanah masih relatif aman. 

Seperti di Desa Ujung Pandaran, ketersediaan air bahkan masih mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

“Di Ujung Pandaran, dengan kedalaman sekitar 8 meter, air sudah layak konsumsi. Tapi itu kondisi saat ini, bagaimana nanti saat musim kemarau, ini yang perlu kita antisipasi,” tuturnya.

Namun situasi berbeda justru ditemukan di Kecamatan Pulau Hanaut. Dari hasil pemetaan, sebagian besar air tanah di wilayah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

“Di Pulau Hanaut, hasil mapping menunjukkan rata-rata air bawah tanahnya tidak layak konsumsi. Masyarakat sangat bergantung pada air dari kawasan hutan yang ditampung melalui sekat-sekat,” ungkapnya.