Umar Kaderi Beberkan Langkah Awal Usai Dilantik Jadi Pj Sekda Kotim

Ringkasan Berita:

• Umar Kaderi fokus utama melakukan koodinasi dan konsolidasi di internal Pemerintah Kabupaten Kotim usai dirinya dilantik jadi Pj Sekda Kotim.
• Memastikan seluruh perangkat daerah tetap solid dan bergerak dalam satu visi pembangunan di Kotim.
• Memetakan potensi-potensi pendapatan baru untuk mendongkrak akan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi, memaparkan arah kebijakan dan langkah awal yang akan ia ambil usai resmi dilantik, Jumat (31/10/2025). 

Fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi dan konsolidasi di internal Pemerintah Kabupaten Kotim agar roda pemerintahan berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.

Umar menilai, langkah konsolidasi menjadi hal penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas daerah, terutama di tengah tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. 

Ia ingin memastikan seluruh perangkat daerah tetap solid dan bergerak dalam satu visi pembangunan.

“Saya bersyukur mendapat amanah sebagai Pj Sekda Kotim. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah memperkuat koordinasi dan konsolidasi internal agar pelaksanaan program prioritas tetap maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, Kotim saat ini sedang menghadapi tantangan cukup besar akibat adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025 dan 2026. 

Hal itu berdampak langsung pada pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan yang berpotensi tertunda.

Namun, Umar tetap optimistis kondisi tersebut bisa dihadapi dengan kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Ia menilai, semangat kolaboratif dan komunikasi yang baik antarinstansi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

“Kondisi fiskal kita memang sedang tidak ideal. Tapi dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, saya yakin semua tantangan itu bisa kita atasi bersama,” tuturnya.

Selain memperkuat koordinasi, Umar menegaskan akan mendorong peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran. 

Ia meminta setiap OPD lebih selektif dalam menentukan program kerja agar dana yang tersedia benar-benar diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi menghadapi keterbatasan fiskal. 

Pihaknya akan segera memetakan potensi-potensi pendapatan baru dan mengoptimalkan sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD.